TENGGARONG – Dalam rangka memastikan distribusi pupuk bersubsidi tahun 2025 berjalan lancar, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi percepatan penginputan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara digital. Kegiatan ini melibatkan petugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari seluruh kecamatan di Kukar untuk menyempurnakan data kebutuhan pupuk petani.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa pengajuan RDKK kini sudah sepenuhnya berbasis digital meskipun proses penebusan pupuk masih memerlukan KTP. “Kami sudah menggunakan sistem online untuk RDKK. Langkah ini dilakukan agar data lebih akurat dan efisien, walaupun penebusan pupuk tetap memanfaatkan KTP sebagai validasi,” ungkap Taufik, Senin (11/11/2024).
Dengan musim tanam awal tahun yang semakin dekat, Taufik menegaskan bahwa percepatan input RDKK menjadi prioritas. Ia menjelaskan, kelengkapan data RDKK sangat menentukan akses petani terhadap pupuk bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama saat musim tanam.
“Jika data RDKK terlambat diinput, petani tidak akan bisa menebus pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, sosialisasi ini bertujuan memastikan semua data masuk tepat waktu,” ujar Taufik.
Taufik mengapresiasi kerja keras petugas lapangan yang terus mendukung petani meski dihadapkan pada tantangan perubahan sistem. “Perubahan ini memang tidak mudah, tetapi petugas BPP tetap beradaptasi untuk memastikan petani mendapat haknya. Ini adalah wujud tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Pupuk bersubsidi saat ini hanya dialokasikan untuk komoditas tertentu, seperti padi dan jagung, sementara tanaman seperti kelapa sawit tidak lagi mendapat subsidi. Penyusunan RDKK dilakukan berdasarkan data luas lahan baku sawah dan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Kami menyelaraskan kebutuhan pupuk dengan luas lahan dan produktivitas petani. Ini penting agar alokasi dosis pupuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tambah Taufik.
Tahun lalu, alokasi pupuk bersubsidi telah ditetapkan sejak awal Januari, sehingga petani bisa menebus pupuk mulai tanggal 2 Januari. Taufik berharap, sistem ini dapat kembali berjalan lancar pada tahun 2025.
“Konsolidasi ini adalah langkah penting untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu dan tepat sasaran bagi petani Kukar,” pungkasnya. (Adv)
