TENGGARONG – Upaya dalam meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutai Kartanegara (Kukar), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar memperkenalkan sistem pengembangan kompetensi terintegrasi. Program ini menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran pelatihan, sekaligus memastikan ASN tetap mendapatkan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
Sekretaris BKPSDM Kukar, Rokip, mengungkapkan sistem ini dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan pelatihan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami pengurangan anggaran.
“Saat ini, banyak OPD tidak bisa menggelar pelatihan karena keterbatasan anggaran. Maka, kami menghadirkan sistem berbasis digital yang memungkinkan ASN tetap bisa mengikuti pelatihan secara efektif, tanpa harus mengeluarkan biaya besar,” ujar Rokip, Rabu (19/3/2025).
Sistem ini dikembangkan setelah BKPSDM mengevaluasi tren pelatihan ASN dalam dua tahun terakhir. Hasilnya, banyak pelatihan yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing OPD, tetapi tidak terdokumentasi secara terpusat. Akibatnya, capaian pengembangan kompetensi ASN di Kukar terlihat rendah meskipun anggaran yang dikeluarkan cukup besar.
“Ada banyak pelatihan yang dilakukan, tapi karena datanya tidak terhimpun dengan baik, indeks profesionalitas ASN kita masih dinilai rendah. Dengan sistem ini, semua kegiatan akan terintegrasi dan terdokumentasi secara rapi,” jelas Rokip.
Melalui sistem pengembangan kompetensi terintegrasi, seluruh ASN akan memiliki akses ke pelatihan daring yang dirancang sesuai kebutuhan OPD masing-masing. Selain itu, setiap pelatihan yang diikuti akan terdokumentasi dalam satu dashboard digital yang dapat diakses oleh ASN dan OPD terkait.
“ASN bisa melihat sendiri progres pelatihan mereka. Apakah sudah memenuhi target minimal 20 jam pelatihan per tahun atau belum. Dengan sistem ini, kami ingin memastikan mengenai pengembangan SDM berjalan lebih efektif dan akuntabel,” tambahnya.
BKPSDM Kukar optimistis sistem ini akan membawa perubahan signifikan dalam pola pengembangan kompetensi ASN. Selain lebih efisien, program ini mendorong para ASN untuk lebih aktif dalam meningkatkan profesionalisme mereka di tengah tantangan birokrasi yang semakin dinamis.
“ASN harus terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Dengan adanya sistem ini, tidak ada alasan lagi bagi ASN untuk tidak meningkatkan kompetensinya,” ungkap Rokip. (adv)
Pewarta: Ady
Editor: Yahya Yabo
