SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) sedang gencar mempersiapkan diri sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), namun selain tantangan infrastruktur, wilayah ini juga dihadapkan dengan persoalan ketertiban sosial. Salah satu fokus utama yang sedang mendapat perhatian adalah keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan pesan yang tegas dan bijaksana dalam acara monitoring ormas di Ruang Bina Bangsa, Kantor Gubernur Kaltim, pada Minggu (11/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, yang turut dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, serta sejumlah anggota legislatif dan perwakilan ormas, Sapto menekankan perlunya pengelolaan yang tepat terhadap ormas agar tidak menambah masalah di masyarakat.
“Ormas seharusnya menjadi mitra dalam pembangunan, bukan malah menjadi pemicu masalah baru,” ujar Sapto dengan tegas. Ia menyoroti pentingnya pembinaan terhadap ormas yang terindikasi terlibat dalam praktik ilegal seperti pungutan liar atau tindakan premanisme.
Kekhawatiran ini beralasan, karena ormas yang tidak terkendali dapat merusak stabilitas sosial dan mengganggu iklim investasi di Kaltim. Apalagi, di tengah upaya Kaltim untuk menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia, kenyamanan dan kepercayaan investor harus tetap terjaga.
Pemerintah provinsi bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan telah mengambil langkah awal dengan melakukan pemetaan terhadap ormas yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah pusat telah membentuk Satgas khusus untuk melakukan verifikasi dan pembinaan terhadap ormas di seluruh Indonesia.
Namun, bagi Sapto, penindakan bukan satu-satunya solusi. Ia menegaskan pentingnya pendekatan pembinaan yang lebih mengedepankan aspek sosial dan edukasi.
“Pendekatan sosial dan edukatif harus menjadi prioritas. Ormas harus dibimbing agar dapat berperan sebagai kekuatan positif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya dengan penuh keyakinan.
Sapto optimis bahwa melalui kerja sama antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, Kaltim dapat mengatasi masalah ormas yang menyimpang tanpa mengabaikan pentingnya ormas yang sehat dan bermanfaat.
Harapan besar terkandung dalam pesan ini: agar Kaltim tetap aman, tertib, dan mampu menarik investasi. Karena sejatinya, pembangunan yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari fisik infrastruktur, tetapi juga dari rasa aman dan kepercayaan yang dapat diberikan kepada masyarakat dan investor. (Adv/ DPRD Kaltim)
