SANGATTA – Tim SAR Gabungan (TSG) Kutai Timur (Kutim) menggelar kunjungan silaturahmi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur (Kutim), Selasa (20/5/2025). Pertemuan yang berlangsung di kantor BPBD Kutim yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta ini bertujuan mempererat koordinasi dan membahas sejumlah rencana aksi dalam penanganan bencana di daerah.
Rombongan TSG diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kutim, Idris Syam bersama Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan, M Naim. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan terbuka, kedua belah pihak menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam merespon berbagai potensi kedaruratan dan bencana.
Kepala Markas PMI Kutim, Wilhelmus Wio Doi, yang hadir mewakili TSG menyatakan pertemuan ini merupakan bentuk komunikasi aktif dan penyamaan persepsi antara TSG dan BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana.
“Kami ingin memastikan bahwa kerja sama terus berjalan baik dan tidak ada kesalahpahaman. Pertemuan ini sangat positif karena berlangsung cair, penuh kekeluargaan, dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti bersama,” jelas Wilhelmus.
Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut yakni rencana pelaporan bersama kepada Bupati Kutim mengenai kebutuhan dukungan terhadap kegiatan SAR gabungan. Ini mencakup dukungan logistik, peralatan (alat utama) serta penguatan jalur komunikasi resmi melalui BPBD sebagai perwakilan pemerintah daerah.
“BPBD menyampaikan komitmennya untuk menggelar pertemuan rutin dengan unsur SAR gabungan sebagai bagian dari penguatan soliditas lintas institusi,” kata Ewil.
“Selain itu, akan diagendakan juga pertemuan dengan DPRD Kutim untuk mendorong dukungan kebijakan dan anggaran,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, TSG turut menyampaikan harapan agar BPBD Kutim dapat memberikan perhatian lebih terhadap dukungan logistik dan standarisasi pelaporan kegiatan di lapangan. Koordinasi yang terstruktur dinilai penting agar setiap aksi kemanusiaan bisa berjalan efektif dan terpantau dengan baik oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kutim, Idris Syam, menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara semua unsur kebencanaan. Ia mengingatkan agar Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kutim dapat diaktifkan dan diberdayakan secara maksimal.
“FPRB adalah wadah strategis karena melibatkan unsur Pentahelix yakni pemerintah, TNI-Polri, Basarnas, dunia usaha, akademisi, media, serta organisasi masyarakat dan kemanusiaan. Sayangnya, meski SK pembentukannya sudah diterbitkan, kepengurusan FPRB Kutim belum dilantik sehingga belum bisa bergerak optimal,” ujar Idris.
Pernyataan ini dibenarkan oleh Ewil yang menjabat sebagai Sekjen FPRB Kutim. Ia menyebut surat keputusan FPRB telah ditandatangani oleh Bupati Kutim pada 17 September 2024 dengan nomor 360/K.553/2024.
“Kami berharap proses pelantikan bisa segera dilakukan agar FPRB bisa menjalankan perannya dalam mitigasi dan pengurangan risiko bencana,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam membangun kolaborasi yang lebih terstruktur dan efektif antara TSG dan BPBD Kutim. Harapannya, sinergi ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta kecepatan respon terhadap situasi darurat dan bencana di wilayah Kutai Timur.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
