NUSANTARA – Pembangunan Istana Wakil Presiden ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan.
“Pembangunan Istana Wakil Presiden adalah bentuk satu kemajuan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Diharapkan pembangunan ini dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol kekuasaan eksekutif, tetapi juga menjadi cerminan dari visi besar Nusantara sebagai kota pintar yang ramah lingkungan.
Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam sambutannya, menyatakan bahwa pembangunan Istana Wakil Presiden adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan IKN.
“Dengan dimulainya pembangunan ini, kita semakin dekat menuju terwujudnya Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan, sesuai dengan cita-cita besar bangsa ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti menginformasikan, “Pembangunan Istana Wakil Presiden akan dilakukan dua tahapan dimana tahap pertama dilakukan pembangunan istana, kantor, hunian dan bangunan penunjang yang akan diselesaikan pada Agustus 2025 lalu selanjutnya di tahap kedua kita (Kementerian PUPR) akan melaksanakan lelangkan kembali.”
Dengan dimulainya pembangunan Istana Wakil Presiden ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai contoh dari pembangunan kota yang modern, cerdas, dan berkelanjutan.
Konsep ‘Huma Betang Umai’ yang berarti Rumah Panjang Ibu dalam bahasa Dayak memberi arti rumah yang besar untuk memberi ruang bersama dan memberikan peran mengayomi sepeti ibu.
Dengan konsep Tropis, Performatif, dan Regeneratif, Istana Wakil Presiden mampu menjadi bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi karbon.
Agenda groundbreaking ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/BAPPENAS Suharso Monoarfa, serta sejumlah pejabat dari Otorita IKN, termasuk Plt. Wakil Kepala Raja Juli Antoni, Sekretaris Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Deputi Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin, Plt. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Agung Dodit Muliawan, serta Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Prof. Mohammed Ali Berawi. (*Rls/SBK/RM)
