SAMARINDA – Pembangunan bendung gerak Sungai Talake di perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, diyakini mampu mendukung kedaulatan pangan yang berimbas pada stok pangan ke IKN, tentu hal ini mendapat apresiasi dan dukungan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk segera direalisasikan.
Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalihkan anggaran pembangunan fisik bendung gerak Sungai Talake untuk pembangunan pengambil air di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memenuhi kebutuhan air bersih Ibu Kota Negara (IKN).
Dukungan pun datang dari anggota Komisi III DPRD Kaltim dapoil Balikpapan, Bagus Susetyo. Menurutnya embangunan bendung gerak Sungai Talake sudah masuk dalam proyek strategis nasional, namun hingga kini belum terealisasi.
“Kami mengusulkan bendung gerak Sungai Talake dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dengan dukungan anggaran Rp2 triliun. Luas bendungan yang sebelumnya 74,307 hektare, bisa diperluas. Agar bisa mencetak sawah seluas 4.000 hektare di PPU & Paser,” ujar Bagus Susetyo.
Menurut Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini, pembangunan bendung gerak Sungai Talake tidak hanya bermanfaat untuk irigasi, tetapi juga untuk mengatasi banjir, mengendalikan sedimentasi, meningkatkan kualitas air sungai, dan membangkitkan listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 1,5 MW.
Bagus menambahkan bahwa pembangunan bendung gerak Sungai Talake sangat dibutuhkan oleh petani di Kecamatan Babulu dan sekitarnya, yang selama ini mengandalkan sistem tadah hujan untuk mengairi sawah mereka. Ia berharap dengan adanya bendung gerak Sungai Talake, pengairan sawah bisa lebih terjamin dan hasil panen bisa meningkat.
“Kami tidak ingin bendung gerak Sungai Talake hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Kami berharap pemerintah pusat dapat mendukung pembangunan bendung gerak Sungai Talake, karena ini merupakan kepentingan untuk masyarakat Kaltim, khususnya petani di Kecamatan Babulu dan sekitarnya,” tegasnya. (Adv/DprdKaltim)
