BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang merasa miris dengan penanganan narkoba di Kota Bontang, terutama di lingkungan pemerintahan itu sendiri, baik itu PNS, P3K ataupun non PNS. Sehingga ia meminta pemerintah benar-benar serius menangani narkoba.
“Jangan terus melindungi dengan UU nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN,” tegasnya dalam rapat paripurna, belum lama ini.
Ia memberikan contoh salah satu kasus narkoba yang melibatkan OPD tertentu. Salah satu pegawai PNS dan Non PNS, dimana yang Non PNS dipecat dan yang PNS dibina. Ini dirasa tidak adil padahal sama-sama menggunakan narkoba.
“Apakah memang tidak ada pengecualian dari pemkot dalam hal ini wali kota, kenapa tidak sama-sama dibina dan direhab,” jelasnya.
BW panggilan akrabnya mengatakan, bahwa internal pemerintahan harus mengambil langkah lebih, karena para pengguna narkoba dinilai lebih pintar untuk menyembunyikan kebenarannya memakai narkoba.
“Tidak hanya tes urin menyeluruh, dan dadakan, tapi kalau ada yang mau naik jabatan atau pindah OPD cek lagi, sehingga tak ada celah,” ujarnya.
BW paham bahwa narkoba bukan hanya tugas pemerintahan tapi masyarakat juga harus bertindak berani.
“Kasian kalau non ASN dipecat sementara ASN direhab karena Undang-Undang tadi,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Wali Kota Bontang Basri Rase menjelaskan, bahwa kesepakatan pemecatan pekerja Non PNS sudah ada sebelum mereka bekerja, dalam kesepakatan tersebut sudah tertulis bahwa siap dipecat jika ketahuan menggunakan narkoba.
Sementara ASN tidak bisa seperti itu, banyak aturan yang mengikat. Namun, Basri berterima kasih atas saran BW tersebut.
“Terima kasih sarannya, nanti pasti akan kami bicarakan terkait aturan-aturan tersebut,” tambahnya. (adv/rm)
