spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Camat Sangasanga Saksikan Pelantikan 33 PTPS untuk Kawal Pilkada 2024

TENGGARONG – Sebanyak 33 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) resmi dilantik dalam rangkaian acara Pelantikan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara, pada Senin (4/11/2024). Acara berlangsung di Guest House Green 99, Kelurahan Sangasanga Dalam, dengan kehadiran Camat Sangasanga, M Dachriansyah, dan Komisioner Bawaslu Kukar, Sri Mulyati.

Dalam sambutannya, Camat Sangasanga, M Dachriansyah, berharap para PTPS mampu menjalankan tugas dengan baik untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara, berjalan lancar. Ia juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat di Pilkada Serentak 2024.

“Harapan kami, partisipasi masyarakat Sangasanga ke TPS meningkat. Pada Pilkada 2019 lalu, angka partisipasi hanya mencapai 35 persen,” ungkapnya.

Dachriansyah menekankan pentingnya koordinasi antarstakeholder untuk menjaga pelaksanaan Pilkada agar tetap aman, kondusif, dan sesuai aturan.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kukar, Sri Mulyati, memberikan pembekalan kepada para PTPS dan mengingatkan pentingnya tugas pengawasan, khususnya terkait netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pelantikan ini menandai kesiapan PTPS di Kecamatan Sangasanga untuk mengawal jalannya Pilkada Serentak 2024 agar berlangsung jujur, adil, dan transparan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat Sangasanga dapat turut berkontribusi aktif dalam pesta demokrasi yang damai dan sukses.

“Tugas teman-teman adalah memastikan KPPS bekerja sesuai aturan dan menjaga netralitas. Jika ada pelanggaran, segera laporkan ke Panwas Kelurahan/Desa (PKD),” tegas Sri.

(Adv/Diskominfokukar)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

INFO GRAFIS