SAMARINDA – Pengurangan jumlah penerima Beasiswa Kaltim Tuntas periode 2024 menimbulkan spekulasi terkait pemangkasan anggaran.
Isu ini mencuat setelah seorang bakal calon Gubernur Kaltim menuduh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, bertanggung jawab atas pengurangan tersebut.
Tuduhan ini disampaikan dalam pertemuan dengan mahasiswa Universitas Balikpapan (Uniba) pada Sabtu (14/9/2024), yang telah memicu polemik.
Menanggapi tuduhan tersebut, Akmal Malik, yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, memberikan klarifikasi.
Dalam sambutannya pada pelantikan Penjabat Bupati PPU, Kamis (19/9/2024), Akmal menegaskan bahwa pengaturan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas sepenuhnya dilakukan tim anggaran, dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov). Ia menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran yang dilakukan olehnya.
“Saya ingin menegaskan bahwa semua anggaran telah diatur dan tersedia sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tidak mungkin saya melakukan pemotongan anggaran,” tegas Akmal Malik.
Akmal menambahkan bahwa isu pemotongan anggaran oleh Pj Gubernur tidak berdasar, karena semua keputusan diambil tim anggaran.
Penurunan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas tahun 2024 memang cukup signifikan, dengan penurunan mencapai 60 persen dari tahun 2023.
Ketua Badan Pelaksana Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT), Iman Hidayat, menjelaskan bahwa anggaran murni APBD Kaltim tahun ini hanya sekitar Rp 200 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan Rp 504 miliar pada tahun lalu.
“Anggaran tahun ini hanya 40 persen dari tahun lalu, otomatis jumlah penerima beasiswa berkurang,” ujar Iman Hidayat. Dari 295 ribu pendaftar, hanya 47 ribu yang diterima.
Irhamsyah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, menjelaskan bahwa penurunan anggaran APBD Kaltim, yang turun dari Rp 27 triliun menjadi Rp 22,19 triliun, berdampak pada berbagai alokasi, termasuk beasiswa.
“Kami tetap berusaha menyesuaikan dengan keadaan, meskipun keluhan dari masyarakat pasti ada,” tutupnya. (mk/rm)
