TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan langkah strategis menuju 2026 dengan menyepakati 1.106 program prioritas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar belum lama ini. Dari 6.901 usulan yang masuk dari seluruh kecamatan, hanya sebagian kecil yang dikurasi dan disetujui dengan total pembiayaan mencapai Rp1,87 triliun.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, mengatakan seleksi program dilakukan dengan mempertimbangkan indikator urgensi, manfaat langsung bagi masyarakat, dan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Kita bukan hanya mengurangi jumlah usulan tapi menyaring untuk memastikan setiap program berdampak nyata. Fokus utamanya adalah pemerataan layanan publik dan percepatan hilirisasi ekonomi,” ungkap Vanesa.
Sebagai kerangka utama RKPD 2026, Pemkab Kukar menetapkan alokasi Rp4,3 triliun untuk 40 program lintas OPD yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, konektivitas wilayah, penguatan pusat-pusat pertumbuhan kecamatan, serta pelestarian budaya lokal.
Salah satu titik tekan dari RKPD tahun depan adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendapatkan alokasi khusus sebesar Rp392 miliar. Dana ini akan digunakan untuk penguatan pelayanan dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, akses air bersih, keamanan lingkungan, hingga penanganan kebencanaan.
Di sisi infrastruktur, pembangunan bentang tengah Jembatan Sebulu yang sempat tertunda akhirnya kembali dianggarkan dengan nilai proyek Rp421 miliar, menjadikannya salah satu proyek paling strategis yang diusung dalam RKPD kali ini. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi jalan penghubung antar desa, rumah ibadah, dan sarana publik di berbagai kecamatan masuk dalam daftar prioritas fisik.
Tidak kalah penting, Pemkab Kukar menunjukkan komitmen kuat pada sektor hilirisasi. Pembangunan pabrik minyak makan merah senilai Rp901 miliar disiapkan untuk menjadi pendorong ekonomi lokal, khususnya di sektor kelapa sawit yang menjadi andalan banyak desa. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok industri lokal.
Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkab memprioritaskan perluasan layanan RS Muara Badak dengan pembangunan fasilitas rawat inap, untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan di wilayah tengah dan pesisir Kukar yang selama ini masih terbatas.
Di tengah penyusunan prioritas, Bappeda Kukar menerima 6.773 Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota DPRD Kukar. Namun, tidak semua dapat diakomodasi karena keterbatasan teknis maupun tidak sesuainya dengan arah strategis RPJMD.
“Kami tetap terbuka menerima aspirasi, tapi semua harus mengacu pada prinsip efektivitas dan arah pembangunan jangka panjang,” ujar Vanesa.
Untuk menopang pelaksanaan seluruh program ini, Pemkab Kukar menargetkan pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp7,4 triliun, terdiri dari PAD Rp1 triliun, dana transfer pusat dan provinsi Rp6,2 triliun, serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp200 miliar.
“RKPD 2026 bukan sekadar daftar proyek. Ini adalah dokumen strategis yang akan membentuk wajah Kukar dua dekade ke depan. Semua OPD wajib merujuk dan menyelaraskan programnya ke dalam visi besar ini,” pungkasnya. (adv)
Pewarta: Ady
Editor: Yahya Yabo
