SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menyuarakan dukungannya terhadap rencana nasional pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), yang akan menggantikan peran Kementerian Agama dalam pengelolaan ibadah haji mulai tahun depan. Langkah ini dinilai sebagai solusi atas berbagai persoalan yang selama ini membayangi pelayanan haji di Indonesia.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai badan khusus ini bisa menjadi jawaban atas keluhan jamaah yang merasa belum mendapat pelayanan maksimal, baik dari sisi keberangkatan maupun fasilitas selama di tanah suci.
“Sudah saatnya pengelolaan haji dilakukan oleh badan yang fokus dan profesional. Banyak hal yang perlu diperbaiki, mulai dari proses administrasi, akomodasi, hingga kenyamanan jamaah selama di Arab Saudi,” ungkapnya.
Damayanti menekankan bahwa selama ini masyarakat harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji, dengan biaya yang tidak sedikit. Namun, kenyataannya, kualitas layanan yang diterima masih belum setara dengan pengorbanan tersebut.
“Kalau melihat lamanya antrean dan besarnya biaya, sudah seharusnya jamaah mendapat layanan terbaik. Kita berharap BP Haji bisa membawa perubahan signifikan,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan transparansi dalam operasional badan baru ini agar benar-benar berpihak pada kebutuhan jamaah.
Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Kepala BP Haji, dengan Dahnil Azhar sebagai wakilnya. Keduanya diharapkan membawa semangat pembaruan dalam tata kelola ibadah haji Indonesia. (adv)
Editor: Dedy
