SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota, Andi Harun gencar melakukan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pelebaran drainase. Namun masih banyak keluhan datang dari masyarakat, ketika infrastruktur yang baru saja diperbaiki telah rusak kembali.
Oleh sebab itu, beberapa masyarakat Samarinda menilai pembangunan dan perbaikan jalan tidak direncanakan dengan baik. Terlebih jalan yang sudah diperbaiki meninggalkan kesan yang buruk karena kurang rapinya pihak kontraktor proyek menyelesaikan pekerjaan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, memberikan komentarnya mengatakan banyak proyek jalan di kota Samarinda tidak direncanakan dengan baik terutama dalam hal sistem drainase yang memadai.
“Siklus seperti ini harus segera diputus dengan perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat,” tegasnya.
Apabila hal tersebut tidak dilakukan, ia berpendapat jalan yang baru dibangun justru lebih cepat rusak sehingga menambah beban anggaran daerah untuk perbaikan ulang.
Permasalahan itu akan menimbulkan anggaran pembangunan yang seharusnya dapat digunakan untuk proyek lain justru terkuras untuk perbaikan jalan yang tidak bertahan lama.
“Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi proyek infrastruktur. Jangan sampai proyek jalan baru justru menjadi perbaikan terus-menerus,” tambahnya.
Sementara itu, Anhar menyoroti kontraktor yang tidak bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan proyek. Menurutnya, banyak sekali kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan tetapi bisa lolos dari pengawasan.
“Seharusnya pengawasan harus bisa lebih ketat agar kontraktor tidak bekerja dengan asal-asalan tanpa pertanggung jawaban. Harus ada tindakan tegas dan sanksi bagi kontraktor yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” pungkasnya.
Pewarta: Hadi Winata
Editor: Yahya Yabo
