SAMARINDA – Terposisi sebagai IKN, faktanya Kaltim belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan mega proyek itu. Salah satu solusinya, Perlu dukungan provinsi lain untujk melengkapi dan menopang pembangunannya.
Diketahui, Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, skema pembiayaan dari APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun.
mendukungnya, kerjasama dengan seluruh provinsi itu nantinya akan melahirkan forum diskusi yang tergabung dalam Internasional Investment Seminar.
Adalah Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang menjelaskan hal itu kala menghadiri pembukaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Zone Invetment Forum 2023 di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, Rabu (25/10/2023).
“Pak Pj Gubernur menjadi pangagasnya sewaktu beliau menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat. Kini menjabat di Kaltim, merupakan lanjutanyan. Tujuannya bagaimana seluruh provinsi punya peran dalam pembangunan IKN,” paparnya.
Melalui forum ini, tiap daerah akan memaksimalkan potensinya masing-masing guna memenuhi kebutuhan pembangunan IKN seperti pasir, semen, hingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan. “Ke depan, sejuta lebih orang akan migrasi ke Kaltim dan itu memerlukan pasokan beras, ikan dan kebutuhan pangan lain yang cukup,” jelas pria yang akrab disapa Hamas itu.
Pada acara yang dihadiri Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, perwakilan pemerintah daerah se-Kaltim, dan Sulawesi itu, Hamas berharap kegiatan diskusi dapat berjalan lancar dan mampu melahirkan ide dan gagasan dalam bentuk kerjasama.
Menurut Hasanuddin, pada level impelentasinya program ini akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masing-masing daerah. “Termasuk, tentu saja Kaltim sebagai daerah IKN,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
