SAMARINDA – Hasanuddin Mas’ud, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur sempat dicari oleh para mahasiswa.
Pada aksi di depan gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (06/02/2025), Hasanuddin Mas’ud tidak menemui langsung massa aksi.
“Enggak, kami semua di DPR RI ada kunjungan keluar, baru tiba tadi (Kamis malam),” bantah Hasanuddin.
Massa aksi memang merasa tidak ditanggapi tuntutannya yaitu tolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kampus. Sebagaimana rencana usulan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dalam revisi terbaru Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Di mana Ormas, perguruan tinggi dan UMKM dapat jatah IUP.
“UU itu ‘kan juga dari pusat, nah kita di DPRD hanya bisa menampung untuk melanjutkan aspirasi teman-teman mahasiswa,” jelasnya.
Hasanuddin mengaku tidak secara gamblang menolak menghadiri massa aksi, tetapi memang keadaan yang tidak bisa membuatnya bertemu dengan mahasiswa. Meski demikian, secara pribadi, ia pun memiliki kejanggalan terhadap IUP tersebut.
“Selaku pribadi kok saya kurang ‘sreg.’ Karena yang resmi-resmi saja kita banyak persoalan,” ucapnya.
Persoalan yang dijabarkan oleh Hasanuddin yakni soal kerusakan lingkungan dengan lubang tambang itu sendiri dan permasalahan lainnya. Namun ia tidak bisa menafikan UU Minerba tersebut, sebab semua keputusan berasal dari pemerintah pusat.
“Ya kita satu tujuan bersama mahasiswa,” tegasnya saat ditanya soal sikap DPRD Kaltim terhadap IUP.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
