SAMARINDA – Suara terkait penyimpangan kebijakan dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam 5 bulan menjabat, mengundang pro-kontra. Utamanya terkait rotasi jabatan dilingkungan Pemprov Kaltim, pengurangan anggaran untuk beasiswa, maupun program kedaulatan pangan, hingga anggapan bahwa beliau susah ditemui.
Bahkan, sejumlah tokoh masyarakat tergabung Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK) menyurati Presiden RI Joko Widodo agar menarik Pj Gubernur tersebut.
Meski kritikan bermunculan, tak sedikit juga suara yang mendukung, bermunculan. Salah satunya muncul dari Ketua Umum Forum Dayak Bersatu, Decky Samuel. Ia mengatakan langkah Pj Gubernur Kaltim menyikapi rotasi jabatan sudah benar dan sesuai aturan. Bahkan layak diapresiasi.
“Semuanya sesuai aturan, tidak ada yang dilanggar dari rotasi jabatan ini. Bahkan menurut saya rotasi dilakukan sejak beliau menjabat ketika tiga bulan pertama. Tidak ada hal mendasar yang dilanggar beliau,” ucapnya didampingi Ketua DPW Laskar Adat Dayak Nasional Kalimantan Timur (LADN-Kaltim), Thomas Ngau, Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, Martinus, dan Ketua Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar, Gusti Addy Rachmany.
Menurutnya, Pj Gubernur sudah bisa menilai bagaimana kinerja jajarannya. Utamanya para kadis yang diputuskan butuh penyegaran lini kerja.
”Saya paham kadis-kadis dan kecenderungan mereka itu. Sekalipun, bukan Isran-Hadi yang menjabat sekarang, tapi kan ada kemungkinan Isran Hadi akan maju (Pilgub). Saya menangkapnya, kesetiaan mereka jadi setengah-setengah,” katanya.
Padahal, kata Decky, para Kadis dan jajarannya itu harus paham, sekarang pimpinan mereka adalah Pj Gubernur Akmal Malik. Masa Isran-Hadi sudah berakhir.
“Kalaupun nantinya Isran-Hadi menang lagi, silakan diikuti kembali. Sekarang, kesetiaan mereka itu harus ke Pj Gubernur,” tegas Decky.
Yang harus dipahami, Pj Gubernur juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Artinya, itu merupakan ‘bonus’ bagi Kaltim karena dikawal langsung oleh pejabat yang yang memahami bagaimana sebaiknya pola pemerintahan dan aturannya dijalankan. Justru jangan membandingkan Pj Gubernur dengan Gubernur Kaltim Isran Noor sebelumnya.
“Kelihatannya terkesan mengadu domba dengan gubernur sebelumnya dengan Pj Gubernur sekarang. Membanding-bandingkan. Padahal saya yakin, Pak Isran dan Pak Hadi tidak pernah berpikir begitu. Mereka juga pasti paham seorang pemimpin punya wewenang untuk membuat roda pemerintahan berjalan baik, saya kira soal mutasi itu biasa,” papar Decky.
Terkait tudingan sulitnya Pj Gubernur ditemui, menurut Decky juga hal yang lumrah dan tak perlu dibesar-besarkan.
“Ingat, beliau juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, artinya kesibukan beliau dua kali lipat. Apalagi beliau punya misi dan tugas khusus juga dari Kemendagri dalam mengawal IKN. Sama lah dengan saat Isran menjabat. Kalau beliau tengah sibuk, kan susah juga ditemui. Saya kira itu hal biasa. Jangankan Gubernur, Wali Kota atau Bupati saja kalau dalam momen sibuknya, dalam beberapa waktupun susah ditemui,” ulasnya.
Pewarta : Adhi Abdhian
Editor : Nicha R
