SAMARINDA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Hotel Mercure, Samarinda, Senin (19/08/2024).
Acara ini bertujuan membahas strategi dan solusi mengatasi permasalahan pertanahan di wilayah Kaltim, sekaligus memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria di Kaltim.
Digelar hybrid, rapat dipimpin oleh Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Reforma Agraria Provinsi.
Akmal Malik menegaskan pentingnya rapat koordinasi ini, mengingat tingginya persoalan pertanahan di bumi etam.
“Salah satu isu yang kita hadapi adalah masalah tanah milik PT. SEL yang belum lengkap datanya, akibat ketidakakuratan data dari masa lalu. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” kata Akmal.
Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan pertanahan tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Terutama, berkaitan dengan tanah-tanah yang belum bersertifikat namun sudah dikuasai oleh pihak tertentu. Diperlukan konsolidasi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pemprov lanjutnya, siap mendukung target ATR/BPN untuk mencapai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga 100%.
“Saat ini, pemprov memiliki 79 bidang tanah yang merupakan aset daerah dan sudah clear and clean, siap untuk di-PTSL-kan. Namun, masih ada aset daerah yang diklaim atau mengalami tumpang tindih, yang sedang kami upayakan untuk diselesaikan secara bertahap,” jelasnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Bank Tanah dan Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN), yang ikut serta dalam pembahasan penyelesaian konflik lahan di kawasan IKN.
“Hadirnya Otoritas IKN dan Bank Tanah, sangat penting karena mereka memiliki kewenangan dalam pengelolaan lahan di wilayah IKN. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan ATR/BPN,” tambah Akmal. (mk/rm)
