TENGGARONG – Sebelum arahan nasional digaungkan, Kutai Kartanegara (Kukar) telah lebih dulu melangkah. Lewat program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kukar kini tampil sebagai pionir yang siap mengawal Program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keseriusan Kukar tidak hanya terlihat dari angka rumah yang telah dibangun atau direnovasi, melainkan dari pendekatan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan Kukar selama ini mengintegrasikan program perumahan langsung ke dalam rencana pembangunan desa dengan mendorong partisipasi aktif Badan Kerja Sama Desa (BKAD) dan masyarakat.
“Kami bukan hanya menunggu program dari pusat. Sejak awal, Kukar telah membangun sistem agar setiap rumah yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan warga. Ini bukan sekadar proyek fisik tapi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan,” ujar Sunggono.
Melalui sistem pendataan yang akurat dan pelibatan langsung aparat desa, Kukar mampu memetakan rumah-rumah yang membutuhkan intervensi. Hasilnya, ratusan unit RTLH telah direnovasi dalam tiga tahun terakhir, menyasar keluarga kurang mampu di daerah-daerah pedalaman hingga pesisir.
Kini dengan hadirnya Program Tiga Juta Rumah sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Kukar tidak sekadar mendukung tetapi siap memperkuat gerakan tersebut dengan model pelaksanaan yang sudah terbukti berhasil.
“Kami percaya, pembangunan perumahan harus menjadi hak yang bisa diakses semua warga, tidak terkecuali mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Karena itu, desa kami posisikan sebagai pusat perencanaan dan pelaksana pembangunan hunian layak,” tegas Sunggono.
Program Tiga Juta Rumah sendiri menargetkan pembangunan massal hunian layak sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup rakyat. Kukar dengan pengalamannya dalam penanganan RTLH berbasis desa, dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi daerah percontohan nasional.
Lebih dari itu, pendekatan Kukar memperlihatkan pentingnya sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kukar memastikan setiap rumah yang dibangun tidak hanya berdiri di atas tanah tetapi di atas fondasi keberpihakan dan keberlanjutan. (adv)
Pewarta: Ady
Editor: Yahya Yabo
