SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono meminta investasi di Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutupi. Menurutnya harus ada transparansi data terkait investasi dalam kerangka kerja pembangunan Nusantara.
Menurut politisi Partai Golkar ini, selain keterbukaan data investasi, penggunaan anggaran untuk IKN juga harus terbuka. Ia menilai penggunaan anggaran harus digunakan dengan bijak dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Apalagi soal investasi yang masuk, agar nantinya bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya, Minggu (22/10/2023).
Tio, sapaan akrabnya, menganggap keberhasilan pembangunan IKN akan terjadi bila ada sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Badan Otorita IKN. Juga melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN.
“Jika diawali dengan kolaborasi serta kerja sama justru akan membuat pembangunan IKN itu berjalan lancar dan sukses,” ungkapnya.
Dengan keterbukaan informasi pembangunan di IKN, masyarakat dapat mengetahui progres dan apa saja kebutuhan di IKN.
“Kita akhirnya dapat menyiapkan dan meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) bersaing. SDM kita harus terserap dengan baik,” tutupnya. (adv/dprdkaltim/rp)
