SAMARINDA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membahas peningkatan capaian program gizi dengan istilah D/S. D adalah jumlah balita yang ditimbang dan S adalah jumlah semua balita yang berada di wilayah kerja.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kesehatan bayi dan balita melalui kegiatan posyandu,” ungkap Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kaltim Muhammad Maulana Fahmi.
Fahmi mengatakan, pemantauan pertumbuhan adalah salah satu kegiatan utama program dalam perbaikan gizi, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak.
Dikemukakannya, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022, prevalensi balita stunting di Kaltim mencapai 23,9 persen, menempati peringkat ke-16 tertinggi secara nasional.
Untuk angka tersebut masih tergolong tinggi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan batas aman prevalensi stunting maksimal 20 persen.
“Kami ingin menurunkan angka stunting di Kaltim, khususnya di wilayah calon ibu kota baru dan sekitarnya,” jelasnya.
Fahmi juga menjelaskan, pemantauan status gizi pada balita dilakukan dengan memanfaatkan data hasil penimbangan posyandu setiap bulan berdasarkan indikator SKDN, di mana S adalah sasaran balita di suatu wilayah, K artinya balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS), D yaitu balita yang ditimbang berat badannya, dan N adalah balita yang ditimbang dan naik berat badannya.
“Kami juga ingin meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di Posyandu,” bebernya. Sementara itu, pertemuan peningkatan capaian D/S tingkat provinsi itu berlangsung dari tanggal 9-11 Oktober 2023. Diikuti oleh 33 peserta yang terdiri dari 20 peserta dari kebupaten/kota dan 13 peserta dari provinsi. Peserta berasal dari lintas sektor dan lintas program Dinas Kesehatan Kaltim. (ADV/RM)
