SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam masih menghadapi tantangan besar dalam hal pendapatan daerah. Meski memiliki luas daratan mencapai 12,7 juta hektare, anggaran yang dimiliki masih jauh dari kata cukup untuk pembangunan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak. Menurut Rudy, ada banyak sumber pendapatan yang belum terkelola secara maksimal, salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Dana bagi hasil pajak daerah untuk Kutai Timur pada 2024 sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan Samarinda hanya Rp 654 miliar dan Kukar Rp 614 miliar,” ungkapnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat Samarinda dan Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk lebih banyak serta banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi.
Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi pendapatan pajak yang belum tergarap secara optimal. Gubernur menegaskan optimalisasi pajak harus mencapai 100 persen, baik dari PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun pajak hasil tambang.
Selain pajak kendaraan, Gubernur menyoroti sektor perikanan dan perhubungan yang kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih sangat minim.
“Kita punya areal, tapi kita tidak dapat apa-apa. Dari perikanan nol, dari perhubungan pun nol,” kritiknya.
Permasalahan ini turut merambah pada dana bagi hasil perkebunan sawit dari pemerintah pusat. Dengan luas izin perkebunan mencapai 1,4 juta hektare, Kaltim hanya menerima Rp 16 miliar.
“Kita tidak tahu bagaimana cara menghitungnya dengan luasan sebesar ini, kita hanya mendapat Rp 16 miliar,” kata Rudy.
Untuk itu, ke depannya pemerintah provinsi berkomitmen untuk memperjuangkan dana bagi hasil yang lebih besar dari pusat.
Penulis: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
