TENGGARONG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2025 resmi disahkan dengan nilai Rp 12 triliun. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar pada Sabtu (30/11/2024) malam di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar. Anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pembangunan daerah meskipun lebih rendah dibandingkan APBD 2024 yang mencapai Rp 14,3 triliun.
APBD 2025 ini merupakan tindak lanjut dari Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Kukar 2025 yang sebelumnya disampaikan pada 18 November 2024. Nilai APBD ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan estimasi awal sebesar Rp 7,58 triliun, meski masih lebih rendah dibandingkan APBD Kukar 2024 yang mencapai Rp 14,3 triliun.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kukar atas kolaborasi yang terjalin dalam penyusunan hingga pengesahan APBD 2025. “Persetujuan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemkab dan DPRD Kukar. Terima kasih kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD yang telah mendukung proses ini,” ujar Sunggono.
Sunggono menegaskan bahwa APBD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, baik sebagai fungsi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, hingga stabilisasi. “APBD 2025 ini menjadi instrumen penting untuk memastikan berbagai program dan kegiatan prioritas daerah dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Dengan anggaran sebesar Rp 12 triliun, APBD 2025 diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas Pemkab Kukar, termasuk sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Meski nilainya lebih rendah dibandingkan APBD 2024, Sunggono optimis APBD 2025 dapat dioptimalkan untuk mencapai target pembangunan daerah. “Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kunci agar APBD ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutupnya. (Adv)
