TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mempercepat proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari total 1.000 pengajuan, sebanyak 400 berkas telah diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi.
Keterangan ini disampaikan langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setkab) Kukar, Dafip Hariyanto, menyatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BKN agar seluruh tahapan seleksi dan proses administrasi pengangkatan PPPK berjalan sesuai jadwal.
“Kalau Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN bisa lebih cepat keluar, maka administrasi SK dapat segera diproses,” ujarnya, Jumat (28/3/2025).
Dafip menambahkan Pemkab Kukar menargetkan seluruh proses administrasi tersebut akan rampung pada Oktober 2025. Hal ini menjadi prioritas agar tidak menghambat jalannya seleksi gelombang kedua. Mengingat banyak tenaga honorer yang telah lulus seleksi dan menantikan kepastian status kepegawaian mereka, Pemkab Kukar ingin memastikan proses ini tidak terhambat.
“Kami berharap proses ini berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama menunggu,” sebutnya.
Selain percepatan administrasi, Pemkab Kukar mengedepankan transparansi dalam proses pengangkatan PPPK. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis digital, diharapkan proses seleksi dapat berjalan lebih efisien dan mengurangi potensi kendala administratif.
“Ke depan, Pemkab Kukar akan terus mengupayakan penambahan kuota PPPK, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang masih membutuhkan tenaga profesional,” ungkapnya. (adv)
Pewarta: Ady
Editor: Yahya Yabo
