SAMARINDA – Nidya Listiyono memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur pada Rabu (23/10/2024).
Pemanggilan ini terkait dugaan keterlibatannya dalam kegiatan kampanye di Kantor Golkar Kutai Kartanegara pada (19/10/2024) lalu.
“Saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi mengenai kegiatan di Kantor Golkar Kukar,” jelas Nidya Saat ditemui di kantor sementara bawaslu Kaltim
*Saya diminta menjelaskan aktivitas saya pada 19 Oktober, dan saya telah menyerahkan bukti foto yang menunjukkan bahwa kunjungan saya ke kantor lama saya, PT BFI Finance, yang kebetulan berdekatan dengan Kantor Golkar,” tambahnya
Nidya menegaskan bahwa kunjungannya ke Kantor Golkar hanya merupakan pertemuan singkat.
“Kebetulan ada sahabat saya, Pa Ayub dan Pa Rudy, di sana. Setelah berbincang sebentar, saya langsung pulang,” imbuhnya
Ia memastikan bahwa kegiatan di Kantor Golkar pada hari itu adalah konsolidasi internal partai, bukan kampanye publik.
Lebih lanjut, Nidya menyatakan bahwa kehadirannya bukan bagian dari kampanye, melainkan kunjungan silaturahmi.
Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah mengundurkan diri dari Partai Golkar sebelum mengikuti seleksi BUMD.
“Saya sudah bukan kader Golkar sejak 30 Agustus 2024, dan tidak terlibat sebagai tim pemenangan di provinsi maupun kota. Semua syarat seleksi BUMD sudah saya penuhi, termasuk surat pengunduran diri dari partai,” jelasnya.
Nidya juga menjelaskan bahwa pada hari tersebut, ia belum resmi menjadi Direktur PT Pertambangan BKS karena pengumuman baru dilakukan pada sore harinya, dan hingga pagi ini ia belum menerima Surat Keputusan (SK).
“Pada saat itu, saya masih seorang wiraswasta murni, belum menjadi pejabat BUMD resmi,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, mengungkapkan bahwa Bawaslu sedang mendalami laporan terkait dugaan ketidaknetralan Nidya sebagai calon pejabat BUMD.
“Kami telah meminta keterangan dari Nidya Listiyono dan akan mengundang Sekretaris Golkar Kaltim serta tim pemenangan untuk memperjelas situasi ini. Setelah semua informasi terkumpul, kami akan melakukan pleno untuk membahas dugaan ini,” terangnya
Bawaslu berkomitmen untuk melakukan investigasi lebih lanjut guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan netralitas bagi pejabat BUMD dalam proses politik di Kalimantan Timur. (ril/adv)
