TANJUNG REDEB – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh Anggota DPRD Berau Sakirman menyampaikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengenai keempat Raperda yang akan disahkan menjadi Perda yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Ketahanan pangan, Fasilitas atau insentif kemudahan penanaman modal, dan Grand Desain Pembangunan Kependudukan.
Pertama, dirinya mengapresiasi kinerja Pemkab Berau dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Berau. Terutama dalam peningkatan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan maupun diperkampungan.
“Terutama jalan menuju Destinasi wisata di Bumi Batiwakkal,” ucapnya.
Kemudian, dirinya mengusulkan kepada Pemkab Berau kedepan untuk melampirkan prestasi pencapaian hasil realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan daerah APBD tahun 2023.
Dirinya juga memberikan saran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tanggap dalam menanggapi kondisi ekonomi yang bergejolak di masyarakat, baik secara nasional maupun global.
“Penyediaan pangan dan penerapan ekonomi digital yang menjadi kebutuhan utama dalam kreativitas pemasaran produksi, ketahanan pangan dari dalam negeri dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Sakirman meminta kepada Pemkab Berau setelah disahkan Raperda Grand Desain Pembangunan Kependudukan menjadi Perda dapat menyediakan tim untuk pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) dan menyediakan tim teknis kerja terkait rencana kegiatan pembangunan untuk mudah berkoordinasi kepada OPD terkait.
“Hal ini dapat membangun komunikasi yang solid antara Pemkab Berau dengan OPD terkait,” tuturnya.
Yang terakhir, Sakirman menyampaikan dengan disahkannya keempat Raperda ini menjadi Perda untuk mensupport OPD terkait dengan memberikan anggaran maksimal. Sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan baik dan lancar.
Serta beberapa Perda yang akan disahkan akan menjadi sumber PAD baru dalam rangka menstabilkan ketahanan pangan Kabupaten Berau dan membangun Grand Desain Pembangunan Kependudukan menjadi lebih baik.
“Untuk itu, Kami dari Fraksi PKS menerima dan menyetujui keempat Raperda menjadi Perda,” tandasnya. (Adv)
