TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan melalui Program Kesejahteraan Sosial Idaman. Program ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026 dan diharapkan dapat menangani permasalahan kemiskinan secara efektif.
Berbagai upaya yang dipimpin oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, dan Wakil Bupati, Rendi Solihin, telah membuahkan hasil nyata. Angka kemiskinan di Kukar menunjukkan penurunan signifikan. Salah satu strategi utama adalah kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan Kukar, yang menetapkan prioritas dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
Program ini menargetkan pemberian jaminan sosial bagi 3.000 masyarakat miskin dan pengembangan usaha bagi 1.000 penduduk miskin setiap tahunnya. Sasaran utama bantuan ini adalah warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kemiskinan (DTKS), meliputi lansia, anak terlantar, ibu hamil, tunawisma, dan kaum disabilitas.
Salah satu bentuk bantuan adalah Bantuan Pangan, yang telah tersalurkan kepada lebih dari 1.950 warga prasejahtera sejak 2022, dengan distribusi sembako setiap dua bulan. Selain itu, Pemkab Kukar menyediakan bantuan sandang bagi kaum disabilitas, anak terlantar, tunawisma, dan siswa sekolah luar biasa (SLB).
Pemkab Kukar juga telah menyalurkan Alat Bantu Aksesibilitas kepada 411 penyandang disabilitas, meliputi kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu, serta bantuan langsung tunai senilai Rp 200 ribu per bulan. Selain itu, Bantuan Kukar Idaman menyasar masyarakat miskin yang belum terlayani, dengan penyaluran tunai sebesar Rp 2,4 juta per tahun melalui bank daerah. Hingga 2024, bantuan ini telah diterima oleh lebih dari 3.100 orang.
Dalam upaya peningkatan ekonomi, Pemkab Kukar juga memfasilitasi permodalan dan pengembangan usaha bagi penyandang disabilitas dan wanita rawan ekonomi, dengan lebih dari 360 orang telah memulai usaha mereka.
Program Kesejahteraan Sosial Idaman telah menunjukkan hasil signifikan. Data dari BPS Kukar mencatat penurunan persentase warga miskin dari 7,99 persen pada 2021 menjadi 7,61 persen pada 2023. Yang lebih membanggakan, Kukar berhasil mencapai angka 0 persen kemiskinan ekstrem pada Mei 2024, lebih cepat dari target nasional.
Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 44 miliar selama periode 2022-2024 untuk mendukung keberhasilan program ini. Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, menyatakan bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata keberhasilan Pemkab Kukar dalam menanggulangi kemiskinan. “Target pemerintah pusat di tahun 2024 adalah 0 persen, dan itu sudah bisa kita capai di tahun 2023,” ujar Sunggono.
Dengan berlanjutnya upaya ini, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kukar akan terus meningkat seiring dengan berkurangnya angka kemiskinan. (Adv)
