PPU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten PPU, Raup Muin, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi ini dan menegaskan pentingnya penegakan aturan secara adil dan tegas. Seperti di kawasan Pantai Nipah-Nipah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu ditemukan lantaran maraknya kegiatan hiburan ilegal.
“Saya melihat itu juga. Sama halnya, kita harus kembali ke aturan yang memang sudah ditetapkan,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).
“Jangan membiarkan sesuatu menjadi penyakit bagi masyarakat dan kita biarkan seakan-akan menutup mata, tetapi jangan juga diperlakukan hal berbeda dengan tempat lain, hukum itu harus diperlakukan sama secara adil,” tambah Raup Muin.
Dirinya menyoroti perlunya konsistensi dalam penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Menurut Raup Muin, penegakan hukum di Pantai Nipah-Nipah harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Hukum itu hadir untuk kepentingan masyarakat. Contoh, di pantai itu dilakukan razia, semuanya juga harus dilakukan,” tegasnya.
Raup Muin menekankan bahwa segala tindakan yang dilakukan haruslah mengacu pada aturan yang berlaku. Pun DPRD PPU secara aktif akan memantau perkembangan situasi di Pantai Nipah-Nipah dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait untuk menegakkan aturan demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah tersebut.
“Semua ini kan selalu mengacu pada aturan, tidak ada kebijakan hanya berdasarkan rasa senang atau tidak senang tetapi harus mengacu kepada aturan seperti perda atau UU yang di atasnya yang lebih tinggi. Itu yang harus kita jadikan pedoman untuk melakukan action sekaligus eksekusi di lapangan,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)
