TANJUNG REDEB – Sekitar 30 ribu pekerja tambang batu bara di Indonesia terancam di-PHK, termasuk di Kabupaten Berau. Lantaran adanya transisi menuju energi bersih yang mendalangi penutupan tambang.
Mendengar hal itu, Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong mengatakan, sektor pertambangan merupakan komoditas terbesar di Kabupaten Berau. Dengan adanya gelombang PHK massal ini, dikhawatirkan, akan menciptakan ribuan pengangguran baru di Berau.
Ia mengkhawatirkan, PHK besar-besaran di Indonesia ini, bakal berimbas ke daerah. Diakuinya, mayoritas masyarakat Berau, bekerja di sektor penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar tersebut.
Makanya, diperlukan langkah antisipasi jangka panjang untuk menanggulangi persoalan tambang jika terjadi PHK besar-besaran. Jangan sampai, tidak ada solusi terkait permasalahan ini. Dijelaskannya, jangka panjang yang dimaksud adalah, meningkatkan sektor ketahanan pangan dan industri guna persiapan pasca tambang.
“Bagaimana membuka lapangan kerja, ini kan tidak mudah. Caranya itu cuma dua, ketahanan pangan dan industri,” ucapnya.
Ia membeberkan, saat ini Kabupaten Berau sedang mengantongi Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan. Dari dana tersebut, mesti dikelola dengan baik agar bisa dinikmati oleh masyarakat di Bumi Batiwakkal.
“Sekarang ini mumpung kita menikmati DBH, artinya uang ini ada. Uang hasil pertambangan harus diinvestasikan untuk memperkuat pondasi, baik itu ketahanan pangan maupun industri,” paparnya.
Ia berharap, dengan memperkokoh sektor lain, Kabupaten Berau tidak lagi terus-menerus mengandalkan pertambangan saja.
“Karena dengan bangkitnya sektor lain bisa menyerap tenaga kerja nantinya,” pungkasnya. (Adv/Mnz)
Pewarta: Amnil Izza
Editor: Irfan
