TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sa’ga soroti maraknya penangkapan ikan secara ilegal (Ilegal Fishing) di perairan laut Kabupaten Berau.
Pasalnya, banyak nelayan yang menginginkan hasil yang besar dengan cara yang lebih cepat. Sehingga, para nelayan tersebut menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Seperti kompresor, bom ikan dan racun.
“Tak bisa dipungkiri penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut,” ujarnya.
Dirinya mengungkapnya banyak pihak yang tidak sependapat dengan cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Dengan cara tersebut dapat merusak terumbu karang dan bahkan menimbulkan dampak yang lebih parah.
Politikus PPP tersebut menyebut pihaknya bahkan Pemkab Berau tidak maksimal menangani hal tersebut. Karena, laut adalah kewenangannya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Hal ini perlu diinformasikan, jangan sampai masyarakat merasa kita hanya bisa melarang tapi tidak ada solusi,” ungkapnya.
Dirinya berharap Pemprov dapat mendelegasikan secara khusus kepada Pemkab Berau untuk melakukan tindakan dan pengawasan terhadap ilegal fishing tersebut. Seharusnya penanganan laut kembali ke Kabupaten sehingga pengawasannya bisa lebih intens.
“Kami pun di DPRD tidak bisa mengusulkan planggaran untuk pengawasan laut karena bukan wewenangnya Kabupaten,” jelasnya.
“Semoga Pemkab Berau bisa mengusulkan terkait dengan kewenangan itu ada pendelegasian secara khsus terkait dengan itu,” tambahnya.
Sa’ga mengungkapkan Pemerintah seharusnua memohon kepada Pemprov Kaltim. Karena laut ini kepunyaan provinsi tetapi lebih kepada kabupaten yang mendukung beberapa sektor yang menjadi unggulan, termasuk pariwisata salah satunya.
“Kami menghimbau kepada nelayan untuk tidak terlibat dalam ilegal fishing. Gunakanlah alat tangkap ramah lingkungan agar ekosistem laut Berah tetap terjaga,” pungkasnya. (Ril)
