SAMARINDA – Idealnya, Kewajibannya reklamasi pasca tambang sebelum dilakukan alih fungsi lahan adalah mutlak. Meski faktanya kondisi itu banyak tak terealisasi di kaltim. Tegas, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengingatkan pengusaha pertambangan batu bara untuk memenuhi kewajiban itu.
Legislator PDI Perjuangan ini menilai, fenomena yang terjadi di Bumi Etam banyak perusahaan yang enggan melakukan reklamasi. Malahan lubang yang dibiarkan menganga dijadikan tempat wisata.
Padahal menurutnya pengusaha batu bara semestinya mengembalikan dulu fungsi lahan tersebut sebagaimana mestinya. Barulah lahan tersebut dimanfaatkan untuk sektor lain seperti pertanian, peternakan maupun parawisata.
“Dikembalikan dulu seperti semula, hal itu jadi tanggung jawab perusahaan. Mungkin karena harus bayar bermilyar-milyaran makanya berpikir lepas tangan,” tegasnya (25/10/2023).
Sebenarnya menurut Samsun, lahan pasca tambang bisa saja langsung dimanfaatkan, misal digunakan untuk sektor pertanian. Namun butuh upaya keras untuk mengelolanya dan juga biaya yang besar. Musabab ada lubang-lubang tambang di area tersebut yang tentunya harus ditutup oleh para petani.
“Itu jadi tanggung jawab perusahaan bukan para petani, ‘kan ada itu jamrek. Harus menyehatkan tanah itu, memerlukan biaya pengelolaan. Sedangkan petani tak bisa melakukan sendiri tanpa campur tangan pemerintah,” tutupnya. (adv/dprdkaltim)
