SAMARINDA – Penuntasan permasalahan kemiskinan di Kaltim, sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Belum sejajarnya SDM kaltim dengan daerah lain di tanah air, membuat secara kemampuan, Kaltim masih tertinggal. Tak heran berdasarkan itu, tingkat kemiskinanpun belum menurun signifikan.
Begitu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin. “Dengan pengembangan SDM, kita bisa mengurangi angka kemiskinan di Kaltim yang otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Salehuddin.
Legislator Golkar ini mengungkapkan kemiskinan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Kaltim, seperti kekurangan pangan dan gizi, rendahnya pendidikan, tingginya kriminalitas, dan kerusakan lingkungan.
“Daya saing harus ditingkatkan agar tak kalah dengan daerah lain di luar Kaltim. Kita harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia sebagai kunci untuk menghapus kemiskinan dan ketimpangan,” papar Salehuddin.
Politisi daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini juga meminta pemerintah provinsi memberikan fasilitas atau ruang yang optimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim. Ia juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan.
“Apalagi dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini juga menjadi tantangan bagi kita. Saya rasa saat ini Kaltim belum siap bagaimana cara meningkatkan SDM,” kata Salehuddin.
Hal lain, dalam mengentaskan kemiskinan di Kaltim, seperti kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
“Perlu perhatian terhadap masyarakat pendatang yang mencari peruntungan di beberapa daerah kabupaten/kota, yang juga menyumbang angka kemiskinan. Dan tidak semua angka kemiskinan di beberapa kabupaten berasal dari masyarakat lokal,” tambahnya.
Ia menganggap perlu keterlibatan semua pihak, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan program bedah rumah.
“Pemerintah provinsi memang perlu melibatkan keterlibatan perusahaan dengan konsisten,” pungkasnya. (Adv/Dprd Kaltim)
