SAMARINDA – Penertiban pertamini oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Sutomo Jabir.
Fakta bahwa kondisi itu adalah penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, disatu sisi juga menjadi alternatif masyarakat saat menghadapi antrean panjang di SPBU.
“Kami mendukung langkah Pemkot Samarinda untuk menertibkan pertamini. Kami berharap Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan BBM. Pertamini membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang SPBU. Bagaimanapun Samarinda sebagai ibu kota harus tertib,” ujar Sutomo.
Sutomo juga menyoroti masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Ia menyebut, ada oknum tertentu yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi atau perusahaan.
“Penyaluran BBM bersubsidi, bahkan ada yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan. Padahal, data penggunaan BBM itu sudah ada. SKK Migas tentu mengantongi data penggunaan BBM untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Data itu menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi. Hanya saja, penyaluran dari SPBU justru salah sasaran,” paparnya.
Untuk menertibkan distribusi BBM, Sutomo mendukung langkah Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional untuk menerapkan kartu pengisian BBM atau Fuel Card. Kartu ini nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk mengisi BBM di SPBU.
“Fuel Card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya. Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda,” tuturnya.
Sutomo berharap, penerapan Fuel Card segera direalisasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan.
“Menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda, sebaiknya memaksimalkan Fuel Card,” harapnya. (adv/dprdkaltim)
