TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Pemkab Kukar dalam penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem yang diwajibkan pemerintah pusat ini dinilai belum optimal, terutama karena keterbatasan akses dan waktu operasional yang menyulitkan realisasi anggaran.
Sunggono menjelaskan bahwa SIPD di Kukar hanya dapat diakses secara maksimal pada rentang waktu pukul 23.00 hingga 05.00 pagi. “Waktu operasional yang sangat terbatas ini mempersulit aktivitas pemerintahan dan berdampak pada efisiensi serapan anggaran,” ujarnya, Jumat (29/11/2024).
Sebagai solusi, Pemkab Kukar telah menyiapkan langkah mitigasi dengan menggunakan sistem pendamping. Sistem ini dirancang untuk mempermudah input data ke dalam SIPD, yang diharapkan mulai beroperasi pada awal Desember 2024.
“Kami sudah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri dan Pusdatin Kemendagri untuk mencari solusi jangka panjang. Sementara itu, mitigasi dilakukan dengan sistem pendamping yang memungkinkan pengelolaan data lebih efisien,” jelas Sunggono.
Mitigasi ini juga menjadi langkah strategis untuk menghindari potensi beban anggaran di akhir tahun. “Tahun lalu saja, dalam sehari kami harus menerbitkan 1.000 SP2D. Jika ini tidak diatasi, akan terjadi akumulasi masalah yang signifikan,” tambahnya.
Untuk memastikan target anggaran tercapai, Tim Pengelola Anggaran Satuan (TPAS) telah menyusun daftar kegiatan prioritas yang wajib diselesaikan sebelum akhir tahun. Sunggono meminta kepala OPD untuk fokus pada kegiatan penting dan strategis agar tidak menjadi beban di tahun anggaran berikutnya.
“Koordinasi ketat dengan kepala OPD terus dilakukan. Kami mengidentifikasi kegiatan prioritas yang harus diselesaikan agar target pembangunan dan pelayanan publik tetap tercapai,” tegasnya.
Sunggono berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap tantangan yang dihadapi daerah-daerah dalam penerapan SIPD. Menurutnya, masalah ini tidak hanya menghambat serapan anggaran, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
“Kendala ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap ada dukungan lebih baik dari pusat untuk mengatasi kendala infrastruktur yang dihadapi daerah seperti Kukar,” tutupnya. (Adv)
