SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi di Kota Samarinda untuk menelusuri laporan terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum.
Sidak ini mengungkap berbagai permasalahan serius terkait pengelolaan parkir, mulai dari ketidakseimbangan setoran hingga dugaan kebocoran pendapatan daerah.
Bahkan, Wali Kota menemukan fakta mengejutkan terkait pengelolaan parkir yang jauh dari transparansi. Andi Harun mengungkapkan pendapatan harian dari parkir di beberapa titik lokasi diperkirakan mencapai antara Rp800.000 hingga Rp1 juta. Namun, yang disetorkan oleh juru parkir (jukir) ke Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda ternyata hanya sekitar Rp70.000 per minggu.
“Sistem ini amburadul. Apa yang disampaikan dalam rapat seolah-olah sistemnya sudah bagus, ternyata jauh dari kenyataan. Tata kelola parkir ini tidak berjalan sesuai harapan,” tegas Andi Harun.
Pria yang akrab disapa AH ini juga membeberkan dua masalah utama yang menjadi sorotan dalam sistem pengelolaan parkir di kota ini. Pertama, setoran parkir yang dilakukan secara tunai setiap minggu. Praktik ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kemana aliran uang parkir selama sepekan.
“Kalau pendapatan harian bisa mencapai Rp800.000 hingga Rp1 juta, ke mana uang itu selama seminggu? Sistem ini membuka peluang besar untuk penyelewengan,” ucapnya.
Kedua, Andi Harun menilai sistem pengelolaan parkir saat ini lebih mengikuti kemauan jukir daripada kebijakan pemerintah. Menurutnya, ini menciptakan celah besar yang mencurigakan dan berpotensi menimbulkan ketidaktransparanan.
“Jukir tidak boleh seenaknya menentukan setoran. Mereka harus mengikuti sistem yang ditentukan pemerintah. Kalau ini dibiarkan, publik wajar mencurigai adanya permainan di Dishub,” tambahnya.
Oleh sebab itu, sebagai langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut, Wali Kota Andi Harun memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan parkir di Samarinda. Audit ini akan mencakup seluruh rantai tata kelola, mulai dari jukir hingga kepala dinas yang bertanggung jawab.
“Semua harus diperiksa, dari setoran mingguan hingga alur dana yang masuk. Saya ingin tahu betul berapa pendapatan parkir sebenarnya dan ke mana dana itu mengalir,” tegas Andi Harun.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan parkir adalah hal mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Sebagai dana publik, pendapatan parkir harus dikelola dengan baik dan akuntabel. Publik berhak mencurigai pemerintah jika tata kelolanya tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” tandasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi titik awal perbaikan dalam tata kelola parkir di Samarinda. Andi Harun pun menegaskan Dishub Samarinda harus segera berbenah agar tidak ada spekulasi negatif yang berkembang di kalangan masyarakat.
“Jika Dishub tidak memperbaiki sistemnya, wajar saja jika ada anggapan bahwa pihak-pihak tertentu di dalam Dishub bermain dengan dana parkir,” pungkas Andi Harun.
Penulis : Dimas
Editor : Nicha R
