BONTANG – Dukungan untuk meningkatkan insentif kader PKK dan Posyandu kembali disuarakan dalam forum lintas sektor di Bontang Selatan. Heri Keswanto, anggota DPRD Kota Bontang, menilai insentif sebesar Rp300 ribu per bulan yang diterima kader belum sepadan dengan peran mereka dalam mendukung kesehatan masyarakat, khususnya dalam penurunan angka stunting.
Heri berkomitmen memperjuangkan kenaikan insentif ini melalui pembahasan anggaran di DPRD, agar kontribusi besar para kader mendapatkan apresiasi yang layak.
“Nominal insentif sebesar Rp300 ribu per bulan yang diterima kader Posyandu dan PKK saat ini tidak sepadan dengan kontribusi besar mereka. Mereka terlibat aktif dalam program kesehatan kota, terutama dalam pemantauan gizi anak dan imunisasi di tingkat kelurahan,” ujar Heri.
Heri menambahkan bahwa dirinya siap mendukung rencana ini jika anggaran memungkinkan. Meski belum ada pembahasan resmi, wacana kenaikan insentif sudah mulai mencuat beberapa waktu terakhir. Ia berharap usulan ini dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang yang mencapai Rp3,3 triliun.
“Dengan APBD sebesar itu, seharusnya anggaran cukup untuk mendukung kenaikan insentif kader Posyandu. Namun, tentu akan melihat bagaimana dinamika pembahasan di dewan nanti,” ucapnya.
Heri berencana membawa isu ini ke rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang agar dapat dibahas lebih lanjut. Menurutnya, kenaikan insentif ini bisa menjadi dorongan bagi para kader untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Saya akan memperjuangkan usulan ini dalam pembahasan anggaran di DPRD. Kita harus mengapresiasi dan mendukung mereka yang berada di garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (adv)
