BONTANG – Komisi I DPRD Bontang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut hasil permohonan aspirasi, di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Bontang, Senin (20/11/2023).
Dalam RDP kali ini masih ada perusahaan yang tak hadir, sehingga Ketua Komisi I DPRD Bontang, Muslimin menegaskan, akan mengadakan sidak apabila masih ada perusahaan tidak hadir di rapat selanjutnya.
RDP ini dihadiri Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, PT. Kaltim Pama Industri (KPI), PT. Kaltim Amonium Nitrat (KAN), dan PT. Kaltim Industrial Estate (KIE).
Kesempatan yang sama, rapat tersebut juga menghadirkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Camat Bontang Utara, dan juga Lurah Loktuan.
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Muslimin menjelaskan, dalam pertemuan kali ini berkaitan dengan rekrutmen ketenagakerjaan di perusahaan, dimana diduga ada sebuah kawasan di Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dalam hal penerimaan karyawan yang tidak transparan bagi Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB).
“Sebenarnya rapat ini berkaitan dengan rekrutmen, dimana saudara atau rekan kami yang dari IPLB mempermasalahkan ketenagakerjaan yang tidak transparan,” ucapnya saat diwawancarai, Senin (20/11/2023) kemarin.
RDP kali ini pun masih terjeda, serta belum juga menemukan titik terang, lantaran masih ada dari beberapa perusahaan yang tidak datang untuk menghadiri rapat tersebut.
“Rapat kali ini akan berkelanjutan, karena perusahaan yang bersangkutan tidak hadir,” paparnya.
Muslimin juga menambahkan, rapat yang berkelanjutan ini akan disambung nanti Desember 2023 mendatang, karena ini sudah perubahan jadwal di DPRD, dan sesuai dengan pesan IPLB dimana rapat akan dilaksanakan kembali jika semua pihak perusahaan bersedia untuk hadir, terutama perusahaan PKT. (ADV/RM)
