TANJUNG REDEB – Permasalahan buaya yang kerap muncul di sungai, bahkan di objek wisata unggulan Bumi Batiwakkal menjadi perhatian Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Pasalnya sangat berisiko bagi masyarakat, utamanya yang bekerja sebagai nelayan atau petambak.
Sehingga, dirinya meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Berau untuk memperhatikan ekosistem buaya di Kabupaten Berau demi keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat takut untuk turun mencari rezeki karena khawatir ada buaya,” ucapnya.
Disebutnya, pelaku usaha tambak pastinya merasa dirugikan ketika sudah menggelontorkan dana yang besar namun buaya yang merusak usaha mereka.
Dirinya menyayangkan tidak sedikit kejadian masyarakat diterkam buaya saat sedang berada di sungai. Salah satunya terjadi di Kecamatan Talisayan, baru-baru ini.
“Karena ada laporan masyarakat pesisir Berau yang memiliki usaha tambak mendapati tambaknya sedang dinaiki oleh buaya disana,” ujarnya.
Dirinya meminta kepada DLHK untuk mengkaji kembali terkait penanganan buaya yang menjadi sumber ketakutan dari nelayan di Berau. Bila perlu dari pihak BKSDA untuk mengkaji ulang aturan dan kebijakan yang berlaku.
“Seperti melakukan penangkapan buaya dan dibuatkan penangkaran sebagai wisata. Ini sebagai contoh saja untuk DLHK dan BKSDA membuat suatu program agar permasalahan buaya ini dapat diselesaikan,” katanya.
“Jadi masyarakat yang menangkap buaya tersebut tidak dengan membunuh nya melainkan merelokasikan ketempat penangkaran yang telah tersedia. Inikan nilai positif untuk ekowisata kita,” tambahnya.
Menurutnya, salah satu alasan kenapa buaya berkeliaran saat ini dikarenakan habitat aslinya telah rusak dan sumber makanan buaya yang berada di hulu sungai sudah habis dan tercemar oleh limbah pabrik.
“Seperti tercemarnya akibat limbah tambang atau pun limbah sawit hasil pemupukan, dampaknya mengakibatkan para buaya disana harus mencari makan ke perantaran sungai pemukiman masyarakat,”bebernya.
Oleh sebab itu, Madri meminta kepada DLHK dan BKSDA Berau untuk mengkaji dan membuat aturan yang tidak membahayakan habitat buaya yang ada.
Madri menambahka , permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk memerhatikan nasib dari para nelayan dan petambak agar tidak merasa di teror dengan ketakutan akibat kemunculan hewan pemangsa ini.
“Untuk itu Pemkab Berau harus mencari solusi agar para nelayan bisa bekerja tanpa adanya rasa khawatir tentang kemunculan hewan pemangsa tersebut.” tandasnya. (Adv/Mnz)
Pewarta: Amnil Izza
Editor: Irfan
