TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta pemerintah daerah untuk tegas mengusulkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk masyarakat di Kabupaten Berau.
Itu menyusul rencana penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer yang sebelumnya akan dilakukan akhir November, bakal diundur pada 2024 mendatang.
“Dalam pengajuan pemda harus ada keberanian untuk diadakan CPNS dan PPPK, khusus masyarakat Berau,” tegasnya, Senin (9/10/2023).
Politikus Partai Nasdem tersebut mengingatkan kepada pemerintah, jika ada yang sudah diterima menjadi PPPK untuk diakomodir dan disesuaikan dengan penerimaannya. Jangan sampai yang sudah lulus menjadi tidak lulus.
Pun dalam penerimaan PPPK juga ada syarat berapa lama telah bekerja menjadi PTT. Itu menjadi catatan tersendiri baginya. Yang mana perlu diprioritaskan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama bisa diangkat menjadi ASN sebagai tanda penghargaan dari pemerintah.
“Karena sudah mengabdi lama itu makanya PTT berhak mendapat penghargaan,” jelasnya.
Diperlukan kebijakan pusat supaya hal itu dapat berjalan dengan baik. Sebab, secara signifikan, kata Dia, perekrutan CPNS dan PPPK dapat mengurangi jumlah tenaga honorer yang ada.
“Ke depan perlu diajukan lagi untuk tes CPNS dan PPPK supaya PTT berkurang dan jangan dihapuskan,” tutupnya. (Adv/Mnz)
Pewarta: Amnil Izza
Editor: Irfan
