TANJUNG REDEB – Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai menghadiri kegiatan penyampaian petisi penolakan bergabungnya Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Balai Mufakat, Minggu (12/11/2023).
“Saya di sini hadir untuk meluruskan. Kalau ada wacana Berau mau gabung Kaltara itu belum terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Saya salah satu yang tersisa dalam pelaku sejarah,” ungkap Rifai.
Dirinya yang pada tahun 2003 lalu menjabat sebagai Ketua DPRD Berau bersama almarhum Masdjuni Bupati Berau saat itu, diundang rapat paripurna Provinsi Kaltim. Dalam pembahasan dibentuknya provinsi baru yakni Kaltara.
“Saat itu kami dihadapkan dengan situasi yang sudah dikondisikan. Semua daerah di Kaltara juga berkumpul dalam sidang paripurna tersebut,” jelasnya.
Lanjutnya, satu per satu daerah diberi kesempatan untuk berbicara di podium. Mulai dari Tarakan, Bulungan, Malinau dan Nunukan. Mereka semua sepakat ingin mendirikan provinsi baru yakni Kaltara. Berau, saat itu diberi kesempatan yang terakhir.
“Saat itu kami menolak untuk bergabung dengan Kaltara karena banyak faktor yang memengaruhi saat itu. Dari sisi geografis, kemampuan anggaran, kemampuan ekonomi dan sebagainya,” paparnya.
“Termasuk Berau ini salah satu kabupaten yang heterogen. Berau semua suku ada di sini. Beda dengan Malinau dan Bulungan,” imbuhnya.
Serta pertimbangan pembangunanlah yang sangat mempengaruhi Berau tidak bisa bergabung dengan Kaltara dan belum menyetujui terbangunnya provinsi baru saat itu. Dengan Kaltim yang cukup kaya, menurutnya sayang jika ditinggalkan.
“Saya katakan saat itu, Berau tidak bisa bergabung tapi kami mendukung, suatu saat nanti mungkin saja. Ternyata sampai saat ini pun tidak bisa bergabung,” urainya.
Selain itu, kemampuan anggaran menjadi alasan kuat. Pada 2023, APBD Berau mencapai Rp 5,1 triliun. Yang mana Berau telah mencapai angka tertingginya dalam sejarah. Sedangkan, APBD Kaltara 2023 hanya Rp 2,7 triliun saja. Jelas jauh lebih tinggi APBD Berau.
“Itulah salah satu alasan kuat mengapa sampai saat ini Berau tidak bergabung dengan Kaltara. Jadi kita tidak perlu terpancing. Karena tidak gampang juga untuk bergabung dengan Provinsi Kaltara,” ucapnya.
Rifai sendiri berterima kasih dengan Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur serta semua stakeholder terkait yang telah bersatu untuk berkeras diri menolak ajak bergabung dengan Kaltara.
“Kami dari DPRD Berau siap dititipi amanah petisi untuk menolak bergabung dengan Kaltara. Menurut saya ini sudah cukup komplit, jelas dan tegas bahwa untuk saat ini masih menjadi bagian dari Provinsi Kaltim,” tandasnya. (Adv/Mnz)
Pewarta: Amnil Izza
Editor: Irfan
