TANJUNG REDEB – Belum lama ini, Gubernur Kaltara Zianal Arifin Paliwang, mengutus tim survei independen untuk mengajakan Berau gabung Kaltara.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan, dalam posisinya sebagai Ketua DPRD belum memberikan sikap apapun. Dikatakannya, yang berhak menyatakan setuju dan tidak adalah masyarakat Bumi Batiwakkal itu sendiri.
“Itu saya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Meskipun saya Ketua DPRD, saya tidak memiliki hak apa-apa, untuk memberikan respon mengenai setuju atau tidak bergabung dengan Kaltara,” ujarnya, kemarin (10/10/2023).
Menurutnya, perlu ada pembahasan khusus mengenai hal itu. Sebab, perkara bergabung atau tidaknya Berau dengan Kaltara, tentu harus ada kajian yang matang. Terutama mengenai untung dan rugi.
Sebab, ajakan Berau gabung Kaltara, merupakan sesuatu yang klasik. Bahkan tawaran itu sudah ada sejak 2012 lalu, kala Kaltara baru dibentuk menjadi provinsi baru.
“Tapi kan tidak sesederhana itu juga. Makanya ini juga harus ada pemaparan yang komprehensif. Namun tetap, keputusan tertinggi itu ada pada masyarakat,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya juga enggan begitu jauh mengomentari atau menanggapi upaya yang dilakukan Pemprov Kaltara tersebut. Namun, dirinya juga tidak melarang, survey yang dilakukan oleh tim independen utusan Gubernur Kaltara ke Berau.
Hanya diharapkannya, hasil survei tersebut dapat dibuka ke publik, khususnya kepada masyarakat Berau. Namun ditegaskannya, apabila masyarakat tidak setuju dengan ajakan tersebut, maka itu adalah keputusan yang tidak boleh dipaksakan.
“Karena kami ini dipilih oleh masyarakat untuk mengakomodir aspirasinya. Kalau masyarakat tidak setuju, tentu tidak. Karena suara masyarakat adalah prioritas kami,” pungkasnya. (Adv/Mnz)
Pewarta: Amnil Izza
Editor: Irfan
