BONTANG – Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (18/8/2023) sore berlangsung ‘panas.’ Anggota DPRD Bontang geram dengan OPD dan lurah yang sering mangkir saat ada panggilan rapat dari dewan.
Ungkapan kekecewaan tersebut awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina. Atos, sapaan akrabnya, mengeluhkan sering mengundang OPD terkait untuk menanyakan proses pekerjaan, namun jarang ada yang hadir.
“Kurang lebih 5-6 kali kami mengundang tidak pernah hadir. Melalui rapat yang terhormat ini dapat kami tegaskan agar dapat menghargai kami sebagai Anggota DPRD. Kami ingin kerja sama yang baik,” ujarnya.
Pernyataan tersebut lalu ditimpali oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Andi Faiz pun ‘menyemprot’ para OPD yang hadir. Ia menegaskan kalau kedudukan Anggota DPRD dengan wali kota itu sejajar berdasarkan undang-undang.
“Tolong perlakuan kalian kepada pimpinan kalian itu juga perlakukan kepada kami. Berkali-kali kami mengundang rapat, OPD-OPD pun tidak pernah datang,”ungkapnya.
Ia mengatakan, kalau sampai kepala dinas terkait tidak datang pada saat pembahasan mitra kerja komisi masing-masing untuk pembahasan APBD perubahan, ia akan menyalahkan pemerintah kalau pembahasan ini gagal atau terlambat.
“Kita perlu kolaborasi dengan semua pihak. Waktu kita tidak banyak. Uang Rp 700 miliar, mau dihabiskan di waktu 3 bulan itu saya tidak tahu berapa banyak silpanya tahun depan. Kalau lepas tahapan-tahapan kita sekarang ini kalau cuma gara-gara itu sangat disayangkan,” bebernya.
Dirinya juga menyindir adanya ‘lurah politis.’ Kalau bertemu anggota dewan selalu bicara ‘warna.’ Menurutnya di pemerintahan ini bukan warna, bukan politik, tapi pelayanan kepada masyarakat.
Dikatakannya, serapan anggaran pemerintah daerah sampai hari ini di prognosis 6 bulan pertama hanya 30 persen. Masih ada 70 persen yang belum terserap di hampir semua OPD. Ditambah lagi Rp 300 miliar di anggaran perubahan.
“Terbayang gak silpanya. Jangan cuma nafsu mau masukkan anggaran tapi harus realistis,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar ini kembali mengingatkan jangan sampai hal tidak penting seperti ini mengganggu hubungan antara pemerintah dan DPRD. Agar hubungan keduanya lebih baik lagi ke depannya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase menanggapi keluhan tersebut. Menurutnya jangan sampai keluhan tersebut menggeneralisir semua OPD. Karena tidak semua OPD seperti itu. Jangan sampai satu dinas yang berlaku buruk dapat merusak yang lain.
“Tidak semua kepala dinas seperti itu. Saya akan panggil semuanya. Saya akan beri peringatan terkait hal itu. Saya akan tegur,” tegasnya.
Basri pun juga mengingatkan kepada DPRD agar sistem penganggaran sekarang ini juga harus disikapi dengan baik. Artinya melalui semua tahapan-tahapan dari awal.
“Saya minta kepada DPRD dalam hal menyusun anggaran, kita harus sesuai aturan juga. Sama-sama kita mengatur. Jangan sampai anak buah saya diserahkan dalam hal ini. Kita semua punya forum. Saya juga punya forum,” jelasnya.(adv/Rm)
