TANJUNG REDEB – Tantangan kemajuan UMKM di Kabupaten Berau masih terkendala dengan kekurangan modal usaha. Akhirnya banyak pelaku UMKM sulit berkembang lantaran kurangnya anggaran.
Diakui Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah, tidak sedikit kelompok ibu-ibu yang mengeluhkan padanya terkait hal itu. Yang mana permasalahan tersebut didapat ketika Ia melakukan reses masa persidangan III tahun 2023, beberapa waktu lalu.
“Saya juga baru selesai reses. Ada ibu-ibu yang mengeluhkan modal. Kalau ada suntikan dana itu lebih bagus,” terangnya.
Karenanya, Syarifatul meminta pemerintah daerah dapat menganggarkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang jumlahnya mencapai Rp 136 miliar tahun 2024, untuk kebutuhan usaha para pelaku UMKM lokal. Hal itu melihat peruntukan DAK juga ada untuk UMKM.
“Jadi dana itu betul-betul dialokasikan untuk kebutuhan di lapangan. Jangan hanya sekadar dana turun, tapi tidak ada manfaat atau outputnya,” terangnya.
Ia berharap, berbagai masalah yang dihadapi para pelaku UMKM di Berau ini dapat segera ditangani dengan baik. Tentunya sangat diperlukan, mengingat UMKM yang maju dan berkembang menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.
Pun termasuk peningkatan kualitas produksi mereka tidak kalah dengan daerah-daerah yang sudah maju, seperti Bali dan Yogyakarta.
“Makanya harus ada pendampingan dan lebih banyak pelatihan lagi untuk mereka. Seperti, pelatihan membatik, kuliner, dan lain-lain,” tandasnya. (Adv/Mnz)
Pewarta: Amnil Izza
Editor: Irfan
