BONTANG – Ratusan siswa SMK Negeri 1 Bontang dinyatakan terancam tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Hal tersebut sempat ramai dibicarakan di media sosial.
SNPMB merupakan sistem baru yang diterapkan untuk seleksi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, salah satunya melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang dapat diikuti oleh siswa dengan status ‘eligible’ atau memenuhi syarat.
Kepala Sekolah SMKN 1 Bontang, Kasman Purba menyatakan belum mengetahui pasti mengapa proses penginputan data ratusan siswa itu gagal. Sebanyak 40 persen atau sekitar 182 siswa tingkat akhir tidak terdaftar.
“40 persen itu kuota yang diberikan kepada sekolah yang berakreditasi A untuk daftar SNBP,” ujarnya, Jumat (7/2/2025).
Pihaknya telah mengirim perwakilan guru langsung ke Kementerian Pendidikan untuk melakukan konsultasi apakah akan diberikan penambahan waktu untuk dapat kembali melakukan penginputan di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
“Kami sudah ajukan dan diterima, selanjutnya kami diminta untuk menunggu bagaimana prosesnya,” jelasnya.
Dipantau dari laman media sosial, bontang_ku, terdapat banyak komentar yang mengharuskan pihak sekolah untuk memperjuangkan hal tersebut. Ada pula akun yang menyampaikan adanya ancaman apabila bersuara terkait hal ini.
Akun Instagram @ipnggg__, menyatakan sekolah tidak memperjuangkan dan ada pernyataan ancaman dari sekolah. “Setidaknya bisa memberikan kepada siswanya yang sudah memperjuangkan nilai dari awal masuk tapi apa, sekolah hanya memberikan harapan yang tidak pasti, bahkan sampai ingin menuntut siswa ke jalur hukum….,” sebutnya.
Dikonfirmasi terkait komentar-komentar di media sosial, Kepsek SMK Negeri 1 Bontang menampik adanya ancaman. Kemudian pihaknya akan tetap berupaya agar penginputan data tersebut dapat dilakukan kembali dengan mendelegasikan tiga guru langsung mendatangi ke Kementerian. Ia juga menyatakan kejadian ini baru pertama kali terjadi.
“Selasa (4/2/2025) lalu, kami sudah mengirim tiga guru ke sana (Kementerian),” katanya.
Kasman menjelaskan dari kementerian sendiri mengungkapkan terdapat 300 sekolah lain di Indonesia yang mengalami hal serupa.
Pewarta: Syakurah
Editor: Yahya Yabo
