OPINI – Realita dunia pendidikan Indonesia di tahun 2026 makin bikin geleng kepala. Di balik slogan ‘pahlawan tanpa tanda jasa’, masih banyak guru honorer yang hidup dalam ketidakpastian. Gaji kecil, status abu-abu, hingga ancaman kehilangan pekerjaan jadi kenyataan pahit yang harus dihadapi setiap hari.
Bayangkan mengajar puluhan murid dengan penuh tanggung jawab, tapi honor yang diterima bahkan tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Di saat yang sama, kebijakan penghapusan tenaga honorer resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2026. Harusnya itu jadi solusi. Tapi kenyataannya? Justru jadi sumber kecemasan baru bagi jutaan guru di seluruh Indonesia.
Realita Guru Honorer: Gaji Minim, Status Tidak Jelas, dan Masa Depan Suram
Masalah guru honorer sebenarnya bukan hal baru, tapi kondisinya semakin terasa menyesakkan di 2026. Rata-rata gaji mereka masih berkisar di angka Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Bahkan di beberapa daerah, angka itu masih dianggap ‘normal’. Padahal kebutuhan hidup layak sudah berada di atas Rp2 juta per bulan.
Lebih parah lagi, honor tersebut sering terlambat dibayarkan. Ada kasus di mana gaji guru tidak turun selama berbulan-bulan hanya karena persoalan administrasi seperti Surat Perjanjian Kerja antara sekolah dan dinas pendidikan. Situasi seperti ini jelas bikin hidup makin tidak pasti.
Kebijakan penghapusan honorer juga menambah tekanan. Semua tenaga honorer diwajibkan beralih menjadi ASN atau PPPK. Masalahnya tidak semua guru bisa langsung memenuhi syarat. Di Kalimantan Timur, misalnya, sekitar 600–700 guru honorer gagal mengikuti seleksi PPPK karena terbentur aturan masa kerja minimal dua tahun.
Ironis, karena banyak dari mereka justru sudah mengabdi lebih lama dari itu. Akibat kondisi tersebut, banyak guru honorer terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Ada yang menjadi ojek online, berjualan gorengan, hingga bekerja sebagai buruh tani setelah jam mengajar. Mereka tetap menjalankan tugas sebagai pendidik, tapi harus bertahan dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas.
Aspirasi Kesejahteraan Guru: Antara Sertifikasi dan Nasib yang Tak Pasti
Isu kesejahteraan guru sering dikaitkan dengan sertifikasi. Namun realitasnya, sertifikasi belum sepenuhnya menjawab persoalan.
“Guru sejahtera? Anda mimpi.”
Kalimat ini datang dari seorang guru ASN yang sudah tersertifikasi. Pernyataan itu bukan bentuk keluhan pribadi, melainkan gambaran kondisi rekan-rekannya yang masih jauh dari kata sejahtera.
Di Kalimantan Timur, jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) melonjak hingga 12.700 orang pada akhir 2025. Angka ini memang terlihat menjanjikan. Tapi di balik itu, masih ada puluhan ribu guru lain yang belum mendapatkan kesempatan yang sama.
Guru honorer masih banyak yang berstatus pegawai paruh waktu dengan gaji minim. Sementara itu, PPPK yang dianggap solusi pun memiliki keterbatasan. Kontrak kerja hanya berlangsung lima tahun, tanpa jaminan perpanjangan. Artinya, setelah masa kontrak selesai, mereka bisa kembali menghadapi ketidakpastian.
Kondisi tersebut menciptakan rasa cemas yang terus menghantui. Bahkan guru yang sudah berada di posisi aman tetap menyuarakan keprihatinan. Solidaritas ini muncul karena masih banyak rekan sejawat yang belum mendapatkan keadilan yang layak.
Kesejahteraan guru bukan hanya soal sertifikasi atau status ASN. Ini juga tentang kepastian hidup, keamanan kerja, dan penghargaan terhadap profesi yang berperan besar dalam membentuk generasi bangsa.
Krisis Pendidikan Mengintai: Minat Jadi Guru Menurun dan Solusi Masih Setengah Hati
Dampak dari kondisi ini mulai terlihat secara nyata. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah menurunnya minat generasi muda untuk menjadi guru.
Data menunjukkan hanya sekitar 11 persen anak muda yang tertarik pada profesi ini. Jumlah pendaftar program studi pendidikan juga turun dari 15 persen menjadi 9 persen. Ini menjadi sinyal serius bagi masa depan pendidikan Indonesia.
Apabila kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko mengalami kekurangan tenaga pendidik berkualitas. Mimpi besar seperti Indonesia Emas 2045 bisa terganggu karena minimnya regenerasi guru.
Di sisi lain, kebutuhan guru terus meningkat. Banyak guru senior yang pensiun setiap tahun, sementara pengganti belum mencukupi. Di Samarinda saja, jumlah guru yang berkurang mencapai 100 hingga 200 orang per tahun. Ironisnya, di tengah kekurangan tersebut, masih banyak guru honorer berpengalaman yang tidak bisa diangkat karena kendala administratif.
Kebijakan anggaran juga sering menjadi sorotan. Ada anggapan bahwa beberapa daerah belum sepenuhnya memprioritaskan kesejahteraan guru. Hal ini memicu kecemburuan sosial dan memperburuk kondisi di lapangan.
Selain itu, guru juga menghadapi risiko kriminalisasi. Ada kasus di mana guru dilaporkan karena mendisiplinkan murid. Bahkan terjadi pemecatan massal dengan alasan administratif. Situasi seperti ini membuat profesi guru semakin tidak menarik bagi generasi muda.
Padahal peran guru tidak tergantikan. Teknologi mungkin bisa membantu proses belajar, tapi tidak bisa menggantikan peran manusia dalam membentuk karakter, empati, dan nilai kehidupan.
Masalah guru honorer bukan sekadar persoalan individu, melainkan isu besar yang menyangkut masa depan pendidikan Indonesia. Dibutuhkan langkah nyata seperti pemetaan kebutuhan guru secara transparan, peningkatan kuota PPPK, serta penyederhanaan syarat yang lebih manusiawi.
Selain itu, alokasi anggaran harus benar-benar berpihak pada kesejahteraan guru, bukan hanya sekadar janji dalam momentum politik. Dukungan juga perlu mencakup perlindungan hukum dan kesehatan mental agar guru bisa menjalankan tugasnya dengan aman dan tenang.
Kesejahteraan guru adalah fondasi penting dalam membangun kualitas pendidikan. Jika kondisi ini terus diabaikan, dampaknya akan terasa pada generasi yang akan datang.
*Penulis, Riyawan, S.Hut
**Pemerhati Sosial & Budaya
***Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Editor: Yahya Yabo
