SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan untuk mengoptimalkan anggaran per porsi menjadi Rp15 ribu untuk wilayah Kaltim.
Angka tersebut bukan hanya untuk biaya penyediaan makanan bergizi tetapi juga akan digunakan untuk kebutuhan operasional program.
Untuk di beberapa daerah terutama di luar Pulau Jawa harga bahan pangan jauh lebih tinggi. Misalnya di Kaltim harga satu porsi makanan sehat bisa mencapai Rp12 ribu sementara di Pulau Jawa angkanya masih berkisar Rp10 ribu.
“Kalau di Kalimantan harga bahan pangan bisa lebih mahal, anggaran bahan makanan ‘kan Rp10 ribu kalo nanti pembelian di atas itu wajib ada bukti pembeliannya supaya anggaran bisa disesuaikan,” ujar Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, saat diwawancarai usai rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu.
Tapi perlu dicatat, angka Rp15 ribu yang diberikan BGN bukan hanya untuk bahan pangan tetapi juga untuk menggaji tenaga kerja serta membayar listrik, air, dan gas. Artinya dana yang benar-benar tersisa untuk bahan pangan di beberapa daerah bisa lebih kecil dari yang diharapkan.
Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan.
Menurut Akmal, pengawasan harus melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, penyedia makanan, serta masyarakat yang menerima manfaat dari program ini.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun efektivitasnya tetap bergantung pada pengelolaan yang transparan serta pengawasan yang ketat.
“Setiap rupiah harus benar-benar bermanfaat. Jangan sampai ada dana yang tidak dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
