BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Timur tepatnya di Kota Balikpapan, Jumat (25/4/2025). Kedatangannya untuk memperingati Hari Otonomi Daerah, di mana Kota Balikpapan ditunjuk menjadi tuan rumah.
Sebelum melangsungkan apel Hari Otonomi Daerah di halaman gedung BSCC Dome Balikpapan, Wamendagri didampingi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengunjungi Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) untuk melihat langsung program Gratispol.
Wamendagri, Bima Arya, mengatakan pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun sektor kesehatan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Agenda utama dari Bapak Presiden adalah fokus pada isu-isu kesehatan, karena ini merupakan modal utama untuk menjemput Indonesia Emas,” ujarnya.
Lebih lanjut Bima Arya menjelaskan salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah belum meratanya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur maupun karena tidak semua warga tercakup dalam skema jaminan kesehatan nasional.
Namun, upaya yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur mendapatkan apresiasi tinggi dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, ada dua hal penting berhasil dijawab oleh pemerintah daerah yakni akses kesehatan yang merata dan penguatan infrastruktur.
“Pak Gubernur memastikan semua warga dapat mengakses layanan kesehatan dengan baik. Bahkan, istilahnya ‘Gaspol untuk semua Gratispol’, tidak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali,” jelasnya.
Wamendagri mengapresiasi pembangunan pusat layanan kesehatan jantung yang disebut sebagai yang paling lengkap, terintegrasi, dan terpadu di Kalimantan. Menurutnya, ini merupakan lompatan besar, tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tetapi untuk sistem kesehatan nasional.
Usai melakukan kunjungan di RSKD, rombongan pun menuju gedung BSCC Dome Balikpapan untuk melaksanakan Apel Hari Otonomi Daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyatakan pentingnya sinkronisasi akselerasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kementerian saat ini tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi-regulasi yang dianggap tumpang tindih, bertentangan satu sama lain, atau bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Bima Arya menjelaskan pentingnya distribusi hasil pembangunan yang adil. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah pusat tengah mengkaji ulang mekanisme bagi hasil agar lebih berpihak pada daerah-daerah yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Selama ini mekanisme bagi hasil belum sepenuhnya dirasakan daerah secara merata. Ini menjadi perhatian kami, agar seluruh lapisan masyarakat di daerah bisa menikmati manfaat pembangunan,” jelasnya.
Wamendagri menambahkan dalam waktu dekat, sekitar 15 bulan ke depan akan mulai terlihat dampak dari kebijakan baru yang tengah disusun. Beberapa penyesuaian anggaran dan efisiensi sistem birokrasi akan menjadi fokus pemerintah.
Arya mengajak seluruh elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk bersama-sama membangun mekanisme kerja yang terintegrasi dan tidak terlalu birokratis, agar pelayanan publik dan ekonomi daerah bisa tumbuh lebih cepat.
Usai melangsungkan Apel Hari Otonomi Daerah, Bima Arya menyempatkan untuk melihat langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan di Kaltim khususnya di Kota Balikpapan.
Wamendagri mengatakan pentingnya aspek higienis dan kandungan gizi dalam pelaksanaan program MBG di sekolah. Di mana keberhasilan program ini sangat bergantung pada dua prinsip utama yaitu kesehatan siswa dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Yang paling utama adalah memastikan semua makanan yang disajikan higienis dan bergizi. Higienis itu berarti tepat waktu dalam penyajian, cara pengolahan yang benar, dan penyimpanan yang sesuai. Kedua, kandungan gizinya harus diperhatikan betul. Jangan sampai dua hal ini diabaikan karena bisa menggagalkan target MBG,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke SD Negeri 015 Balikpapan Selatan.
Selain faktor kesehatan, Bima menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari ekosistem program ini. Ia menegaskan seluruh penyedia makanan seperti pengusaha katering, sebaiknya berasal dari wilayah setempat agar program ini memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
“Supplier harus dari daerah masing-masing. Ini penting agar program ini bukan hanya soal gizi, tapi memberikan dampak ekonomi yang nyata,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan program. Ia meminta kepala daerah untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi.
“Kepala daerah harus turun langsung ke lapangan, mendengarkan masukan dari warga. Kalau ada penyimpangan, masyarakat harus menyampaikannya ke pemerintah daerah dan kepala daerah wajib menindaklanjutinya,” tambahnya.
Hasil tinjauannya yakni pelaksanaan program MBG telah mengikuti protokol dan panduan resmi dari Badan Gizi Nasional termasuk waktu penyajian dan cara penyajian makanan.
Pewarta: Aprianto
Editor: Yahya Yabo
