TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat pendekatan partisipatif dalam menyusun arah kebijakan pembangunan. Melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan pentingnya membangun keselarasan program lintas sektor dan lintas wilayah.
Digelar di Tenggarong pada Selasa (23/4/2025), forum Musrenbang ini menjadi ruang temu gagasan antara perangkat daerah, pemangku kepentingan lokal, hingga perwakilan desa dan kecamatan yang membawa berbagai aspirasi dari masyarakat akar rumput.
“Forum ini bukan sekadar formalitas perencanaan. Ini adalah momentum menyatukan persepsi, membangun kolaborasi, dan menyusun langkah konkret bersama. Karena membangun Kukar tidak bisa dilakukan sendiri,” tegas Edi Damansyah.
Bupati Edi menyoroti sejumlah isu krusial yang mengemuka dalam forum, seperti pemerataan infrastruktur antar wilayah, kemandirian pangan desa, serta inklusivitas pelayanan publik bagi kelompok rentan dan disabilitas. Menurutnya, isu-isu tersebut telah menjadi perhatian serius Pemkab dan selaras dengan agenda prioritas nasional, termasuk dalam kerangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Banyak usulan masyarakat yang sejalan dengan arah pembangunan kita. Ini membuktikan mengenai perencanaan kita sudah berada di jalur partisipatif, responsif, dan berbasis kebutuhan riil warga,” ujarnya.
Namun, Edi menggarisbawahi tentang titik lemah perencanaan sering kali terletak pada kurangnya keterpaduan antar level pemerintahan. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi konkret antara program kabupaten, provinsi, dan pusat baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan teknis.
“Kalau kita bicara dampak, maka tidak cukup hanya merancang di atas kertas. Harus ada keselarasan gerak antara kabupaten, provinsi, dan nasional. Di situlah RKPD punya peran strategis sebagai jembatan kolaborasi,” tambahnya.
Musrenbang 2026 menjadi wadah konsolidasi untuk menyatukan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dengan peta jalan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, Pemkab Kukar ingin memastikan seluruh desa dan kecamatan memiliki akses, peluang, dan dukungan yang setara dalam proses pembangunan.
“Pembangunan bukan hanya tentang proyek tapi tentang membangun kepercayaan. Musrenbang ini adalah cara kita mendengar, merespons, dan merancang masa depan Kukar bersama-sama,” ungkap Edi. (adv)
Pewarta: Ady
Editor: Yahya Yabo
