SAMARINDA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Mahasiswa Kaltim Menolak Diam kembali menggelar aksi, Selasa (10/6/2025)) di depan kantor gubernur Kaltim. Dengan jas hujan seadanya dan semangat yang membara, peserta aksi berdiri kokoh di bawah guyuran hujan menyuarakan keresahan rakyat.
Aksi yang berlangsung tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah panggilan nurani, kritik terbuka terhadap 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Massa aksi datang tidak hanya membawa spanduk dan orasi, tetapi empat tuntutan yang lahir dari kegelisahan publik atas kondisi Kaltim hari ini.
Koordinator aksi, Reza, menyuarakan tuntutan dengan lantang. Pertama, mahasiswa mendesak realisasi delapan program prioritas yang dijanjikan gubernur, serta evaluasi menyeluruh atas program yang sedang berjalan. Kedua, mereka menuntut pemerintah bertindak tegas terhadap Pertamina Patra Niaga atas kelangkaan dan rusaknya distribusi BBM, ironis di tanah yang disebut sebagai lumbung energi. Ketiga, mereka mendesak pembenahan tata kelola pemerintahan daerah dan Tuang Terbuka Hijau (RTH). Dan keempat, mereka menuntut pemerintah provinsi memberantas praktik preman dan kekerasan yang masih kerap terjadi.
Di tengah sorakan massa, sebuah undangan datang dari dalam gedung. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengajak perwakilan mahasiswa berdialog di ruang Ruhui Rahayu. Dalam ruangan yang lebih nyaman, diskusi berjalan. Sri Wahyuni, mewakili gubernur mengapresiasi semangat kritis mahasiswa.
“Saya mengapresiasi adik-adik mahasiswa karena menjadi bagian dari pelaku pembangunan. Suara kalian penting sebagai masukan terhadap program pemerintah,” ujarnya dengan nada tenang.
Sekda menjelaskan beberapa program prioritas telah mulai dijalankan, termasuk pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi melalui peningkatan BOSDA. Namun, regulasi pelaksanaan program 100 hari disebut masih dalam penyusunan.
Terkait kelangkaan BBM, Sri Wahyuni menyatakan Pemprov telah bersurat ke Pertamina, meski keterbatasan kuota dan persoalan distribusi masih jadi hambatan klasik. Ia menjelaskan minimnya ruang terbuka hijau disebabkan keterbatasan lahan kota dan pemerintah sedang berupaya mencari solusinya.
Sementara isu kekerasan, terutama terhadap perempuan, dinilainya sebagai indikasi meningkatnya kesadaran publik untuk melapor. Pemerintah pun disebut sedang memperkuat kanal pelaporan. Untuk bentuk preman, Pemprov mengklaim telah rutin berkoordinasi dengan Polda Kaltim.
Namun, bagi mahasiswa penjelasan pemerintah belum menyentuh akar persoalan.
“Kami melihat jawaban dari pemerintah terlalu administratif,” ujar Andi Muhammad Akmal, Presiden BEM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda selaku juru bicara aliansi.
“Ketika bicara keberhasilan, semua diklaim sebagai capaian provinsi. Tapi ketika bicara masalah, pemerintah berlindung di balik undang-undang,” tambahnya.
Akmal menegaskan apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah, mahasiswa siap turun ke jalan kembali. Bagi massa aksi, ini bukan tentang pencitraan atau popularitas, tapi soal keberpihakan terhadap rakyat.
“Kami akan terus memantau hasil pertemuan ini. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami siap konsolidasi ulang,” sebutnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
