TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Salah satu langkah konkret yakni dengan mempersiapkan pendirian Sekolah Rakyat, program pendidikan alternatif yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan kini tengah disiapkan secara intensif oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kukar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris Suherdiman, menekankan Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan biasa, melainkan merupakan strategi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan.
“Ini bukan sekolah biasa, ini sekolah istimewa. Kurikulumnya berbeda dan pendekatan pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin. Presiden ingin semua anak punya kesempatan yang setara untuk berhasil,” ungkap Yuliandris, Jumat (20/6/2025).
Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial siswa. Tiga jenis kurikulum yang akan diterapkan bersifat adaptif, memungkinkan anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan umum untuk mendapatkan perhatian dan dukungan maksimal.
“Kurikulumnya disusun agar mampu menjawab kebutuhan riil anak-anak di lapangan dengan pendekatan kontekstual yang lebih humanis,” imbuh Yuliandris.
Untuk menjaga relevansi lokal dan keberlanjutan program, tenaga pengajar yang direkrut akan berasal dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) asal Kukar. Namun demikian, seleksi tidak dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Kami hanya fasilitasi proses pendaftaran calon pengajar. Soal seleksi dan kelayakan sepenuhnya kewenangan pusat,” jelasnya.
Meski konsep dan tenaga pendukung mulai disiapkan, realisasi pembukaan Sekolah Rakyat di Kukar masih terganjal persoalan infrastruktur. Tidak seperti beberapa daerah lain yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas eksisting, Kukar belum memiliki gedung atau bangunan yang dapat difungsikan.
“Kami belum punya gedung sendiri. Bahkan untuk operasional UPTD kami masih tergabung ke wilayah Temanggung dan Banjarmasin. Ini yang menjadi kendala utama,” ujar Yuliandris.
Akibatnya, penerimaan siswa baru belum bisa dilakukan tahun ini. Meski begitu, pihaknya terus mendorong agar dukungan lintas sektor bisa mempercepat kesiapan infrastruktur termasuk dari sisi penyediaan lahan dan fasilitas belajar.
Meski berada di bawah kendali langsung Kemensos, peran Pemkab Kukar tetap krusial dalam proses persiapan dan penyediaan dukungan operasional.
“Kami berharap dukungan lintas sektor agar Kukar bisa segera memiliki fasilitas yang memadai. Karena pendidikan adalah kunci utama pemberdayaan masyarakat miskin,” sebutnya. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
