PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, memimpin kunjungan kerja bersama Gabungan Komisi DPRD, KSOP Kelas I Balikpapan, dan Dinas Perhubungan Kabupaten PPU ke Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Kamis (24/4/2025). Kegiatan ini bertujuan membahas rencana revitalisasi Pelabuhan Buluminung (Penajam) yang menjadi pintu gerbang laut penting di wilayah penyangga IKN.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyampaikan kebutuhan perbaikan dermaga, peningkatan fasilitas bongkar muat, dan pengembangan kantor KSOP. Revitalisasi pelabuhan dinilai strategis untuk meningkatkan konektivitas, penguatan ekonomi pesisir, serta mendukung arus logistik dan mobilitas warga antardaerah.
Raup menegaskan pentingnya revitalisasi pelabuhan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi distribusi barang. Ia menyampaikan harapannya agar pengembangan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai skema pendanaan yang tersedia.
“Kita harapkan akses pelabuhan ini lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta operator kapal. Ini wujud tanggung jawab pemerintah daerah yang berkepentingan langsung terhadap transportasi laut,” ujar Raup.
KSOP Kelas I Balikpapan memberikan dukungan teknis dalam bentuk pemetaan kebutuhan infrastruktur serta syarat regulatif pelaksanaan revitalisasi. Sementara Ditjen Hubla memastikan penyerapan anggaran nasional berjalan lancar dan sesuai prosedur.
Kegiatan ini menjadi kelanjutan dari proses koordinasi sebelumnya, seperti hibah lahan seluas dua hektare untuk kantor KSOP di Pelabuhan Benuo Taka pada awal 2023. Dengan momentum Raker DPRD, diharapkan revitalisasi pelabuhan Buluminung bisa segera terealisasi, dimulai dari perbaikan dermaga hingga penyediaan fasilitas pendukung seperti UMKM dan terminal kapal penumpang.
Sebelumnya, Pemkab PPU telah menghibahkan lahan sekitar 2 hektare untuk pengembangan kantor KSOP sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pelayanan kepelabuhanan.
DPRD PPU berharap revitalisasi ini segera terealisasi secara bertahap, diawali dengan perbaikan infrastruktur dasar dan fasilitas layanan masyarakat, seperti akses jalan, dermaga layak, serta area tunggu penumpang.
“Revitalisasi ini bukan proyek jangka pendek. Ini bagian dari upaya strategis jangka panjang untuk memperkuat konektivitas PPU sebagai wilayah penyangga IKN. Karena itu, sinergi antara daerah dan pusat harus terus diperkuat,” pungkasnya. (ADV)
