SANGATTA – Seluruh fraksi DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan dukungan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim 2025–2029 dalam rapat Paripurna ke-46 yang digelar di Gedung DPRD Kutim, Selasa, (15/7/2025). Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan kritis yang diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kutim, didampingi Asisten Administrasi Umum Setkab Sudirman Latif, Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor, para kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda.
Dalam penyampaian pandangan umum, ketujuh fraksi menyuarakan dukungan politik terhadap substansi RPJMD. Namun, mereka turut menegaskan pentingnya dokumen tersebut tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi realistis dan implementasi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) melalui juru bicara Ardiansyah menekankan pentingnya penguatan SDM melalui pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal.
“Kita harus pastikan generasi muda Kutim tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya (F-PIR) diwakili Baya Sargius L, mendorong keberpihakan nyata pada tenaga kerja lokal dan pelaku usaha daerah. Ia menegaskan regulasi afirmatif diperlukan agar pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan tidak hanya menjadi slogan.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) melalui Muhammad Ali mengingatkan keberhasilan transformasi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kualitas SDM yang sehat dan cerdas. Ia meminta agar alokasi anggaran difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembinaan moral masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (F-GAP) melalui Mulyana menyampaikan kritik tajam agar RPJMD tidak hanya berisi angka dan tabel.
“Dokumen ini harus hidup dan berpihak. Harus menjadi cetak biru masa depan yang adil bagi semua,” kata Mulyana.
Fraksi Demokrat lewat Bahcok Riandi menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi. Mereka mendorong pembentukan tim pemantau independen dari luar pemerintah sebagai upaya memastikan akuntabilitas.
Adapun Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem) melalui Aldryansyah mengingatkan pentingnya penyusunan target pembangunan berdasarkan data yang valid dan terukur agar arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Menanggapi pandangan umum fraksi, Wakil Bupati, Mahyunadi, menyampaikan apresiasi atas masukan dan kritik yang disampaikan. Ia menyebut seluruh tanggapan akan dibahas secara serius oleh pemerintah.
“Beragam tanggapan telah disampaikan, ada yang menyepakati dan ada pula catatan kritis. Semuanya sangat konstruktif. Catatan ini akan kami jawab secara resmi dalam paripurna lanjutan nanti,” ucap Mahyunadi kepada awak media.
Ia menegaskan Pemkab Kutim terbuka terhadap penyempurnaan dan menjadikan RPJMD sebagai navigasi pembangunan yang tidak hanya strategis, tetapi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Agenda berikutnya adalah paripurna lanjutan yang akan memuat tanggapan resmi Pemkab terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Setelah itu, pembahasan teknis akan dilanjutkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebelum RPJMD disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam dinamika politik yang berkembang dukungan penuh dari seluruh fraksi menjadi sinyal kuat mengenai dokumen RPJMD Kutim 2025–2029 memiliki legitimasi politik yang tinggi, namun tetap dibangun atas dasar koreksi, saran, dan semangat kolaborasi.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
